Hak Pilih Pendukung Terancam, Paslon Dirugikan – Ambon Ekspres
Politik

Hak Pilih Pendukung Terancam, Paslon Dirugikan

KPU Didesak Keluarkan Diskresi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku resah. Puluhan hingga ratusan ribu pendukung mereka terancam absen memilih, karena tidak memiliki e-KTP. KPU dan Disdukcapil didesak mengeluarkan dikresi.

Juru bicara pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Haeruddin Tuarita mengatakan, masalah data pemilih, baik yang belum merekam atau tidak memiliki e-KTP, data eror atau pemilih menjadi pembahasan serius bagi tim. Sebab, selain hak konstitusional pemilih diabaikan, kandidat akan kehilangan suara.
“Kalau pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP atau belum memiliki e-KTP, lalu tidak bisa memilih, kan rugi kita. Apalagi ini kita menuju pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019, jangan sampai membengkak lagi dengan adanya pemilih pemula,” kata Haeruddin ketika dimintai tanggan terhadap data pemilih Pilgub Maluku yang masih bermasalah, Kamis (12/4).

Tim pasangan SANTUN, khususnya untuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah, akui Tuarita, telah mengambil kebijakan antisipatif dengan memfasilitasi pemilih di level basis untuk merekam e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukpil).
“Makanya, kami ke masyarakat memfasilitasi langsung ke Disdukcapil, karena salah satu aturan yang paling meresahkan kami, jika tidak menggunakan e-KTP, maka bisa menggugurkan hak pilihnya,” ungkap kader Golkar Maluku itu.

Kekhawatiran lain yang juga dirasakan tim pasangan calon yang diusung oleh Golkar, Demokrat dan PKS, itu adalah kemungkinan menurunnya partisipasi pemilih. Olehnya itu, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi masif mengenai kemungkinan penggunaan Surat Keterangan (Suket) untuk memilih.
“Semoga hal ini dapat dipahami oleh masyarakat yang memang responsnya terhadap Pilkada ini kami khawatirkan akan sangat menurun untuk menggunakan hak pilihnya,” terang dia.

Menurut juru bicara pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO), Azis Tunny, peraturan dan mekanisme pendataan pemilih dari pemerintah, sudah cukup baik. Dimulai dari pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit) yang berbasis e-KTP.

Namun, sistem dan manajemen kerja oleh leading sektor penyedia data, khususnya Disdukcapil menjadi masalah. Masalah lainnya, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pendataan cermat, sehingga mencatat pemilih ber-KTP ke dalam daftar pemilih non e-KTP.
“Maksud pemerintah ini sebenarnya baik yakni untuk membangun budaya tertib administrasi kependudukan di masyarakat. Hanya saja, kebijakan ini tidak diikuti dengan sistem dan manajemen kerja pemerintah yang baik pula, khususnya leading sector yang bertugas melakukan perekaman e-KTP yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” papar Azis.

Tim pasangan BAILEO, kata Azis, memaklumi kendala-kendala yang dihadapi KPU maupun Disdukcapil dalam upaya menuntaskan perekaman e-KTP. Misalnya, rentang kendali dari tempat tinggal penduduk dengan ibukota kabupaten yang jaraknya sangat jauh.

Kemudian, belum efisiennya pelayanan sehingga warga menunggu berhari-hari. Tetapi, kendala teknis jangan dijadikan alasan untuk mengebiri hak konstitusional dan hak demokrasi pemilih.
“Hal-hal teknis seperti ini yang sangat kami sayangkan bisa mengebiri hak demokrasi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih, namun kemudian terkendala karena soal-soal teknis saja,” kesal Azis.

Keterancaman tidak bisa memilih bagi warga potensial pemilih, tegas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku itu, merugikan BAILEO. Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKPI, Hanura, PPP, PKPI dan PAN ini akan kehilangan suara, misalnya di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah.
“Sebagai tim dari pasangan BAILEO, kami juga merasa dirugikan karena sebagian pendukung kami seperti di Jazirah Leihitu, belum memiliki e-KTP, dan ini sangat merugikan kandidat kami,” ungkapnya.
Tim BAILEO sedang berupaya agar pemilih non e-KTP di sejumlah daerah dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni. Bukan hanya pendukung, namun lebih penting warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Kami sedang berusaha mengkonsolidasikan itu. Ini bukan soal memperjuangkan pendukung BAILEO, tapi ini soal hak masyarakat pemilih yang jangan sampai terkebiri karena kebijakan pemerintah yang tidak diikuti dengan mekanisme kerja yang menjangkau keberadaan masyarakat,” tandasnya.

Juru bicara pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT), Fajrin Rumalutur mendesak KPU Maluku, KPU kabupaten/kota dan disdukcapil se-Provinsi Maluku untuk secepatnya dapat menyelesaikan persoalan ini. Baik menyangkut perekaman e-KTP pemilih maupun penggadaan data pemilih.

“Sebab ini menyangkut dengan hak konstitusi setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu. KPU harus memastikan persoalan administrasi pemilih clear sesuai dengan tahapan waktu yang telah berlangsung. Sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada Maluku 2018,” kata Fajrin, Rabu (11/4).

SOLUSI DISKRESI
Koordinator Divisi Hukum KPU Maluku, Almudatsir Sangadji dalam rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Selasa (10/4) mengatakan, baik KPU selaku penyelenggara teknis maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Disdukcapil sebagai penyedia data belum mengeluarkan aturan bersama untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan dari KPU untuk paling tidak kan secara koordinatif dengan Dukcapil untuk mengambil diskresi soal yang sudah didata sebagai pemilih, tapi dia belum melakukan perekaman e-KTP,” ungkap Almudatsir.

Menurut Azis, masyarakat jangan disalahkan karena animo mereka untuk merekam e-KTP rendah. Sebab, realitasnya masyarakat juga terkendala rentang kendali dan biaya yang tak sedikit untuk sampai di kantor disdukcapil.

“Ketidakpunyaan e-KTP juga sepenuhnya bukan salah masyarakat kita, sehingga pemerintah juga semestinya solutif dan akomodatif atas persoalan ini. Sebagai wilayah kepulauan, semestinya dinas dukcapil juga melakukan perekaman minimal di ibukota kecamatan sehingga memudahkan dan membantu masyarakat memperoleh e-KTP,” jelasnya.

Demi menyelamatkan hak memilih ratusan pemilih non e-KTP ini, usul Azis, perlu ada dikresi dari KPU maupun pemerintah, dalam hal ini Disdukcapil atau Kementerian Dalam Negeri. Selain menjamin hak konstitusional pemilih, juga dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas Pilgub.

“Harus ada diskresi atas kebijakan ini. Minimal mereka yang memiliki e-KTP biasa maupun yang sudah tercatat di KK dan telah memenuhi syarat sesuai UU untuk menjadi pemilih yakni berusia diatas 17 tahun atau sudah menikah, maka bisa dimasukkan dalam DPT nantinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Hairuddin mengatakan, permasalahan ini seharusnya diantisasi sejak awal oleh KPU sebagai lembaga teknis penyelenggara dan penanggung jawab utama pemilihan. “Suka atau tidak suka, ini merupakan tanggungjawab penyelenggara. Minimal, peserta pemilih dan masyarakat harus dipersiapkan dan diantisipasi,” tegasnya.

Hairudin juga mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk kondisi ini. Sebab, UU Pilkada maupun Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih Pilkada tidak mungkin dirveisi dalam waktun singkat sebelum penetapan DPT dan pencoblosan.
“KPU Maluku harus bisa meyakinkan KPU pusat. Karena landasannya UU, maka revisinya harus lewat MK dan membutuhkan waktu lama dan hanya bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019. Olehnya itu, harus ada kebijkan khusus,” demikian Hairudin.

Diberitakan sebelumnya, sejak diserahkan oleh KPU Provinsi pada 28 Maret lalu, proses perekaman e-KTP tidak mengalami progres menjanjikan. Dari 120.496 pemlilih non e-KTP dalam 1.196.182 Daftar Pemilih Sementara (DPS), baru 12.712 yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

Dengan rincian, Kota Ambon 1.188 dari 5.401 non e-KTP, Kabupaten Maluku Tengah 1.678 dari 35.183, Seram Bagian Barat 786 dari 18.771, Seram Bagian Timur 1.982 dai 12.813, Buru 557 dari 4.606, Buru Selatan 2.393 dari 5.725, Maluku Tenggara 470 dari 7.485, Kota Tual 446 dari 2.220, Maluku Tenggara Barat 1.042 dari 6.404 , Kepulauan Aru 1.098 dari 3.165 dan Maluku Barat Daya 1.074 dari 6.011.

BISA GUNAKAN SUKET
Dikutip dari merdeka.com, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/4) mengatakan, bagi warga yang belum memiliki e-KTP tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada nanti.

Warga yang belum memiliki e-KTP bisa menggunakan Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan Dinas Dukcapil setempat. Ada dua jenis Suket yang bisa digunakan yaitu Suket bagi warga yang telah merekam tapi e-KTP belum dicetak dan Suket untuk pemilih pemula yang belum merekam sebagai bukti namanya telah masuk dalam basis data.
“Penduduk 17 tahun dihitung sampai 27 Juni belum miliki KTP dan akan diterbitkan Suket kolektif bahwa penduduk pemilih pemula ada namanya di database. Ini solusi untuk selamatkan hak konstitusional penduduk,” kata Zuhdan.

Soal penerbitan Suket ini juga telah dibicarakan Kemendagri dengan KPU. “Tapi kita minta yang belum 17 tahun sudah bisa merekam. Karena untuk antisipasi agar Pileg dan Pilpres bisa diakomodir. Jadi, kuncinya sekali lagi saya sampaikan, harus mau melakukan perekaman. Kalau belum melakukan perekaman, kami siap melayani. Tapi kalau tidak datang, kami tidak bisa apa-apa. Kami jemput bola tidak ada masyarakatnya, jadi masyarakat harus proaktif,” jelasnya.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Maluku, Hanafi Renwarin mengatakan, Suket dikeluarkan untuk pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP. Namun, yang menjadi kendala adalah jaringan internet dan lainnya.

“Kalau hanya membuat suket, dalam satu hari saya kira bisa. Cuman, problemnya ketika dia harus merekam e-KTP dulu baru dia keluarkan Suket. Nah, itu yang repot karena itu berhubungan dengan data kependudukan dan membutuhkan jaringan internet, karena Suket itu diintegrasikan dengan sistem online,” jelas Hanafi via seluler, tadi malam. (TAB)

Most Popular

To Top