Tutup Gunung Botak – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Tutup Gunung Botak

AMEKS ONLINE,AMBON.—Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat diminta untuk segera menutup aktivitas penambangan emas di Gunung Botak Kabupaten Buru. Saat ini aktifitas penambangan di kawasan itu marak dilakukan dengan menggunakan bahan beracun seperti mercuri dan sianida, bahkan sudah mengancam lingkungan sekitar.

Pemerintah harus melakukan kebijakan, yang betul-betul pro terhadap rakyat.
Karena sesuai fakta, telah terjadi kerusakan lingkungan, akibat dari pencemaran mercuri dan sianida, hingga berdampak pada hewan ternak sapi, bahkan tumbuhan yang belakangan ini sering mati.
“Kondisi di Gunung Botak memang tidak bisa dibiarkan lagi, karena sudah tercemar mercuri dan sianida. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh diam. Kami dari MCC minta agar secepatnya dilakukan penutupan,” ujar Koordinator Maluku Crisis Center (MCC) Iksan Tualeka kepada wartawan di Ambon, Kamis (12/4).

Dikatakan, sejauh ini pemerintah belum serius untuk menutup tambang emas di Gunung Botak. Di duga ada permainan elit di dalamnya, untuk mencari keuntungan dan kepentingan kelompok maupun pribadi tanpa memikirkan nasib masyarakat di Kabupaten Buru.

Olehnya itu, pihaknya berencana menyurati pemerintahan pusat, dan DPR RI maupun DPD dapil Maluku untuk bagaimana memperhatikan masalah ini. Karena disisi lain, aparat penegak hukum TNI-Polri juga dianggap tidak bisa menangani masalah tersebut karena masih ada kepentingan elit di balik semua itu. “Sejauh ini kan belum dilakukan penutupan karena diduga ada mafia lokal yang main dibelakang hanya untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Atas masalah ini, maka kami akan menyurati pemerintahan pusat melalui DPR RI maupun DPD untuk menindaklanjutinya agar secepatnya aktifitas penambangan ditutup,” katanya.

Kehadiran MCC, kata Tualeka, bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, tetapi masyarakat Maluku. Terutama untuk masalah Gunung Botak yang sejauh ini hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
“ MCC siap menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku yang kebanyakan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Salah satunya persoalan Gunung Botak,” tandas Tualeka.

Anggota MCC Colin Lepuy mengatakan, Pemprov Maluku memiliki keterbatasan dalam pengembalian kewenangan. Namun yang terpenting untuk didesak adalah pemerintah pusat, selaku pengambil kebijakan vital, agar segera mengambil tindakan untuk menutup areal Gunung Botak. Jika tidak, maka ini akan terus menimbulkan masalah.
“ Yang harus di desak adalah pemerintah pusat. Namun bukan berarti pemerintah provinsi dibiarkan begitu saja. Mereka juga harus bertangunggjawab atas masalah ini. Karena jika ada perhatian selama ini terhadap persoalan Gunung Botak, maka kondisinya tidak seperti yang terjadi saat ini,” tegas Colin.

Anggota MCC lainnya, Lutfi Abdulah Wael menjelaskan, persoalan Gunung Botak tidak lagi menjadi isu lokal, tetapi nasional. Olehnya itu, harus ada perjuangan demi kepentingan masyarakat di daerah itu. Apalagi pencemaran mercuri dan sianida bukan hal yang biasa, tetapi harus diwaspadai untuk kelanjutannya dapat merusak hewan, bahkan manusia.

Ketua DPD IMM Maluku ini juga mempertanyakan kunjungan aparat keamanan dari Polda Maluku bersama tim dari pusat beberapa waktu lalu ke Gunung Botak namun sampai saat ini belum ada jawaban apapaun dari hasil kunjungan itu. “Saya kira ini persoalan serius yang harus diwaspadai oleh siapa saja. Termasuk pemerintah,” singkat Wael.

POLISI HARUS TANGANI DAMPAK LINGKUNGAN
Sementara itu, dampak pencemaran lingkungan akibat penambangan emas menggunakan merkuri dan sianida secara tidak teratur dan illegal mulai nampak di Pulau Buru. Ancaman di depan mata ini menutup mata pemerintah setempat hingga pada aparat penegak hukum khususnya Polres Buru.

Polisi harus mengambil langkah untuk mengusut akibat dari pada pencemaran lingkungan di Pulau Buru. “Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi tentu ada dampak hukumnya, dan itu seyogjanya ditangani oleh aparat kepolisian setempat,” ucap praktisi hukum Hendrik Lusikooy kepada Ambon Ekspres di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis, (12/4).

Menurutnya, polisi tak harus menanti laporan dari masyarakat bila sudah tahu ada dampak dari pencemaran. “Ada dua jenis penanganan. Penanganan akibat adanya laporan pengaduan, dan juga penaganan berkaitan dengan temuan fakta dilapangan. Fakta lapangan terkait dampak itu wajib diusut oleh aparat kepolisian, karena ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat,” jelas dia.

Langkah hukum yang dilakukan nanti, kata dia, akan mengetahui akibat dari dampak merkuri yang terjadi Pulau Buru akibat penggunaan merkuri dan sianida yang tidak teratur di lokasi tambang Gunung Botak. “Yang melakukan kan manusia, itu yang harus diusut. Siapa pelakunya dan harus ada efek jera terhadap mereka. Karena sangat bertentangan dengan UU minerba,” kata dia.

Dilain sisi, lanjut dia, Pemkab Buru juga harus peka terhadap dampak lingkungan yang terjadi di kabupaten tersebut. “Pemerintah juga demikian. Pengawasan dan rehabilitasi itu wajib dilakukan, guna kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tandas Hendrik. (WHB/NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top