Kasus Terminal Passo Lamban, Ini Masalahnya – Ambon Ekspres
Hukum

Kasus Terminal Passo Lamban, Ini Masalahnya

Dok/AE

AMEKS ONLINE, AMBON.—Hasil audit dugaan korupsi terminal transit tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, terhambat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK Wilayah Maluku sudah menyelesaikan audit. Hasilnya dikirim ke BPK RI. Namun sampai kemarin belum ada pemberitahuan terkait kapan hasil auditnya diserahkan.

Pemberkasan berkas perkara milik tiga tersangka atas proyek yang dibiayai dengan anggaran Rp 55 miliar itu sudah selesai. “Pemberkasan sudah selesai.

Tinggal menunggu hasil audit saja. Lamanya perkara ini ke pengadilan, karena menunggu hasil audit dari BPK,” kata Kasipenkum dan Humas Kejadian Maluku, Samy Sapulette kepada koran ini via selulernya, kemarin.

Ketiga tersangka itu yakni konsultan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun, bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina dan PPTK proyek terminal Transit Passo tahun 2008-2009, Angganoto Ura. “Jadi prinsipnya kita menunggu. Setelah diterima maka akan dilaksanakan tahapan penuntutan,” jelas Samy.

Kepala Perwakilan BPK Maluku, Muhammad Abidin kepada wartawan mengaku, hasil audit penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi Terminal Transit Passo, masih tertahan di BPK pusat. “Auditnya sudah dilakukan, namun harus diperiksa lagi oleh tim investigasi BPK pusat. Hasil juga sudah diserahkan ke kantor pusat, dan kami juga masih menunggunya,” kata Abidin kepada wartawan, di Audiotorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat (20/4) pekan kemarin.

Dia mengaku, belum bisa memastikan kapan BPK pusat menyerahkan hasil audit tersebut. “Saya tidak pastikan, karena sementara hasilnya berdasarkan di tim auditor investasi. Kita tunggu saja,” akui dia.
Jika sudah diserahkan, Abidin memastikan akan segera menyampaikan hasilnya ke Kejati Maluku.

Audit kerugian negara proyek gagal yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 55 miliar itu, sudah dilakukan sejak Oktober 2017 lalu. Namun hingga kini belum juga tuntas. Hal ini menyebabkan penanganan kasus yang menjerat tiga tersangka ini terkatung-katung.

Audit kerugian negara melibatkan BPK pusat karena kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar.
Sebelumnya Kejati juga telah mengungkapkan modus dugaan Tipikor yang terjadi di proyek tahun 2008-2009 itu. Banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini terungkap dengan adanya on the spot atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati, ketiga tersangka dan tim ahli bidang teknis Politeknik Negeri Ambon. (NEL)

Most Popular

To Top