Bawaslu : ASN Boleh Hadiri Kampanye Calkada – Ambon Ekspres
Politik

Bawaslu : ASN Boleh Hadiri Kampanye Calkada

Ilustrasi ASN/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.–Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Abdulah Ely mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menghadiri kampanye calon kepala daerah untuk mendengarkan visi dan misi. Namun, ASN dilarang terlibat sebagai juru kampanye atau menggerakkan massa.

“Setiap ASN punya hak pilih, maka diperbolehkan hadir saat kampanye dengan tujuan mendengar penyampaian visi dan misi dari setiap pasangan calon kepala daerah untuk dipertimbangkan, kemudian diputuskan dalam pilihannya, pasangan mana yang harus dipilih saat Pilkada,” ujar Abdulah kepada Ambon Ekspres, Jumat (4/5).

Yang dilarang oleh aturan, jelas Abdulllah, ASN tidak boleh terlibat aktif dalam proses deklarasi pasangan calon. Kemudian menghadiri kampanye saat jam kerja dengan menggunakan pakaian dan kendaraan dinas.

Selain itu, bersorak mendukung pasangan calon tertentu atau terlibat sebagai juru kampanye. Bawaslu dan jajarannya mengawasi ketat bentuk keterlibatan seperti ini. “Terlebih lagi tidak mengajak massa, atau kawan lainnya untuk menghadiri kegiatan tersebut. Termasuk penggunaan atribut paslon kaos, topi, apalagi sebagai jurkam. Ini yang dilarang,” tandas Abdullah.

Anggota Bawaslu lainnya, Astuti Usman menambahkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memang tidak melarang untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan maupun pemilu.

Sehingga, diperbolehkan mengikuti kampanye, guna mendengarkan visi misi dari setiap pasangan calon. Untuk bagamaina menentukan pilihannya sesuai visi misi itu. “Berdasarkan Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka dapat mengikuti kampanye. Tetapi ada batasan yang harus dihindari ASN. Diantaranya tidak mengajak orang lain. Apalagi menggunakan seragam dinas, atau atribut lainnya yang kesannya telah memberi dukungan kepada paslon tertentu,” katanya.

UU tersebut, lanjut Astuti, juga mewajibkan ASN agar menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon, atau parpol manapun, karena ada kepentingan politik tertentu. ASN juga diperbolehkan menghadiri kampanye setiap pasangan calon. “ASN diperbolehkan menghadiri kampanye semua paslon. Demi menjaga netralitasnya,” pungkasnya.

Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 mengantur tentang netralitas bagi ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, dan pemilihan legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Ada beberapa larangan yang ditetapkan. Antara lain, ASN dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon, tidak menunjukkan mendukung salah satu pasangan calon. Karena hal itu, akan mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi pidana baik dalam UU Pilkada maupun UU ASN.

Selain itu, sanksi tingkat sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah yang semuanya berlangsung selama satu tahun.

Kemudian untuk sanksi berat, adalah pemindahan dan penurunan pangkat lebih rendah, bahkan sampai diberhentikan secara tidak terhormat. (WHB)

Most Popular

To Top