Bupati SBB Diperiksa 2 Jam – Ambon Ekspres
Hukum

Bupati SBB Diperiksa 2 Jam

AMEKS ONLINE, SBB.—Bupati Seram Bagian Barat, Mohamad Yasin Payapo, kemarin resmi diperiksa penyidik Satreskrim Polres SBB. Dia diperiksa selama dua jam lebih. Pemeriksaan terkait dugaan potongan alokasi dana desa 1,5 persen tahun 2017. Pemotongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dengan nomor 412.2 437.

Menggunakan mobil dinas berplat polisi DE 1 GM, Payapo yang didampingi ajudannya hadir tepat pukul 13.30 WIT. Dia menuju ruang penyidik dan diperiksa hingga selesai tepat pukul 16.00 WIT. Dia ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik terkait penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pesparawi tingkat Maluku di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu Oktober 2017 lalu.

Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard W Hahury kepada wartawan membenarkan pemeriksaan terhadap Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo. “Dia diperiksa seputar dugaan pemotongan ADD 1,5 persen dari 92 desa yang ada di Kabupaten SBB,” ucap Richard.

Dalam pemeriksaan selama tiga jam itu, Payapo diberi 20 pertanyaan. Sebagian pertanyaan diakuinya dan ada beberapa pertanyaan terkait pemotongan ADD 1,5 persen yang diduga diperuntukan untuk penyelenggaran Pesparawi tahun lalu itu, dibantah.

“Jadi, ada bantahan dari bupati terkait pemotongan dana itu untuk penyelenggaraan Pesparawi. Inikan masih penyelidikan, dan bukan hanya bupati saja yang kita periksa, ada juga yang lainnya, ikuti saja kasusnya,” jelas dia.

Selain bupati, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 13 kepala desa. Materi pemeriksaan masih berkaitan dengan pemotongan ADD. “Agendanya 14 kepala desa, cuman yang hadir 13, satu tidak hadir dan itu Raja Kairatu. Dalam pemeriksaan jawaban mereka bervariasi, ada yang mengetahui pemotongan ADD ada juga yang tidak tahu,” kata dia.

Hasil pemeriksaan ini, lanjut dia, akan didalami oleh tim penyidik guna menentukan ada tidaknya dugaan perbuatan pidana korupsi. “Soal bukti perbuatan pidana, nanti kita lihat lagi, sementara dalam penyelidikan dan semua keterangan saksi akan kita evaluasi dan mendalaminya, termasuk keterangan Bupati SBB,” tandasnya.

DUKUNG POLISI
Anggota DPRD Maluku, Evert Karmite mendorong polisi untuk mengungkap dugaan pemotongan ADD oleh Pemkab SBB. Pemotongan itu dinilai sebuah kejahatan, dan bertentangan dengan perintah Presiden. Siapa yang diduga terlibat harus ditindak sesuai prosedur hukum.

“Bicara hukum ya hukum, tidak ada politik. Maka oleh karena itu, saya mengapresiasi pihak Polres setempat, dan harapannya dapat serius untuk mengusut kasus tersebut, karena itu fatal,” tegas Ketua Komisi B DPRD Maluku itu.

Politisi PDIP dari Dapil Kabupaten SBB ini juga mengharapkan, Satreskrim Polres SBB tetap bersikap profesional dan tidak terpancing dnegan isu-isu yang melemahkan instutusi terkait adanya campur tangan aktor politik. “Sekali lagi saya harapkan, polres SBB dapat bersikap profesional, dan tetap serius mengusut kasus tersebut,” tandas Everd.

Anggota DPRD Kabupaten SBB, Ismail Marasabessy mengaku melalui paripurna nanti akan dibahas soal pemotongan tersebut. Apabila itu benar, maka akan dijadikan sebagai temuan. ‘’Kita akan cari. Kalau itu ada, maka akan jadi temuan, dan bersifat rekomendasi untuk kemudian kita serahkan ke polisi atau kejaksaan,” tegas Marasabessy kepada wartawan beberapa waktu lalu. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top