Indikasi Korupsi Terbukti, Wibawa  Kejari Malteng Turun – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Indikasi Korupsi Terbukti, Wibawa  Kejari Malteng Turun

AMEKS ONLINE, MASOHI.—Upaya kepolisian mengusut indikasi korupsi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) beberapa pekan terakhir memunculkan preseden buruk terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng. Betapa tidak, mayoritas perkara yang sedang berproses di kepolisian ini sudah sering disuarakan masyarakat, namun tidak “dijemput” oleh Kejari Malteng. Demikian pandangan salah satu pemerhati korupsi di Malteng, Rian Idris.

“Opini publik yang terbangun saat ini seperti itu. Kok dari sekian banyak Indikasi korupsi yang sedang ditelusuri penyidik Polres Malteg bisa tidak terdeteksi oleh Kejari Malteng,” beber Rian.

Dikatakan, opini masyarakat makin menguat dengan nyaris tidak ada kasus korupsi di wilayah Malteng yang berproses di Kejari Malteng, selain indikasi korupsi Panwas Malteng tahun 2017. “Ditanganinya kasus-kasus  indikasi korupsi oleh kepolisian dan bukan kejaksaan, secara tidak langsung menimbulkan pandangan miring terhadap lembaga Adhyaksa. Dalam hal ini Kejari Malteng,” sebutnya.

Apalagi, kata dia, beredar kabar bahwa diantara kasus yang sementara bergulir tersebut,  diantaranya, pernah didorong publik ke Kejari Malteng untuk ditelusuri. Idris menyebut, persoalan tidak ditanganinya sejumlah indikasi korupsi di wilayah Pemkab Malteng oleh Kejari bakal berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan. “Kalaupun kemudian tidak ditemukan perbuatan melawan hukum ataupun kerugian keuangan negara, publik tetap tetap menilai positif kepolisian karena sudah membuktikan komitmennya memberantas korupsi.  Bila penelusuran kepolisian membuktikan bahwa  indikasi  korupsi benar ada, disini, wibawa kejaksaan akan tergerus,” sebutnya.

Sebelumnya, Kapolres Malteng AKBP Raja Arthur Simamora mengatakan, semua kasus yang ditangani murni bersumber dari laporan masyarakat. “Semua kasus  murni merupakan laporan masyarakat,” tandas Kapolres kepada pers, Rabu (16/5)

Dikatakan, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara dalam hal pemberantasan korupsi, sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk mengusut setiap indikasi korupsi yang dilaporkan. “Intinya, kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengusut semua laporan yang ada. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat disatu sisi dan  menjamin terselenggaranya proses pemerintahan yang bebas KKN di wilayah hukum Polres Malteng,” tandas Simamora.

Untuk diketahui, Satreskrim Polres Malteng tengah mengusut indikasi korupsi berupa penganggaran jumbo biaya operasional Kecamatan Leihitu tahun 2015  sebesar Rp 17,6 miliar,  indikasi korupsi  pengalihan anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Leihitu  senilai Rp 1,5 miliar untuk pembangunan SMAN 3 Masohi, pembangunan  tugu Kota Masohi senilai Rp 1,3 miliar,  proyek penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengeloaan dan pemasaran/PEEP, pengawasan SDKP dan penyuluhan perikanan dengan nilai pengadaan sebesar Rp 6.611.330.0000, dan  proyek pengadaan kapal 30 GT pada APBD tahun 2010 dengan nilai Rp 1.447.470.000.

Puluhan orang telah diperiksa penyidik. Mulai dari level Sekda, pimpinan teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bidang, panitia lelang, pegawai hingga kontraktor pelaksana proyek. (MYX)

Most Popular

To Top