Menakar Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polisi di Maluku – Ambon Ekspres
Features

Menakar Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polisi di Maluku

Foto bersama usai kegiatan diskusi seputar evaluasi Grand Strategi Polri 2005-2025 di Ambon.

Secara nasional, tingkat kepercayaan publik bagi Polri disebut masih dibawah KPK dan lembaga Kepresidenan. Nah, bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Maluku? Hari-hari ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini sedang diuji kadarnya.

OLEH: Petrus Oratmangun, Ambon

BERAPA besar tingkat kepercayaan publik bagi kepolisian di Maluku? Selasa 10 April 2018 lalu, Polda Maluku lewat PT Integrasi Tri Tama Cendekia (ITTC) mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi termasuk pers untuk berdiskusi seputar evaluasi Grand Strategi Polri 2005-2025 di Ambon.
ITTC dipercaya Kapolri untuk melakukan evaluasi dan survey terhadap kinerja dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Dari Polda se-Indonesia, Polda Maluku merupakan satu dari 8 Polda sebagai sampel untuk disurvey.

Dan, berkumpulah perwakilan akademisi (dari Unpatti), praktisi (advokad), mitra pemerintah (Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol), Latupatti, tokoh agama (MUI, MPH Sinode GPM, Keuskupan Amboina), Organda, LSM dan Pers. Diskusi dengan sorotan ‘Membangun Kepercayaan dan Kerjasama Menuju Pelayanan Prima’ dihelat. Dipandu Direktur PT. ITTC, Hanny Hendrany, diskusi berjalan lancar dan tentu tertutup bagi anggota Polri.

“Dengan terus melakukan evaluasi, tentu publik berharap bagaimana kedepan lembaga ini (Polri) mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi,” kata Hendrany saat itu.
Dalam dengar pendapat ini, mencuat berbagai masukan tentang kinerja Polda dari tahun 2004-2010 bahkan hari-hari saat ini.

Penilaian terhadap kinerja, tingkah pola personalia anggota polisi bahkan menjalar pada struktur Polri dan merambah pada kultur masyarakat.

Untuk personal, tentu banyak sorotan miring yang muncul. Mulai dari keterlibatan oknum pada kasus penganiayaan terhadap masyarakat, balap liar, pencurian, pemerkosaan, pemerasan, korupsi, narkoba bahkan pelecehan seksual.

Institusi Polri yang sejatinya menjaga Kamtibmas dan penyakit sosial ditengah masyarakat justru sebagian dilanggar sendiri oleh oknum-oknum lembaga ini. Meski begitu, untuk tugas keamanan dan keterbukaan terhadap publik (pers), polisi di Maluku sudah memiliki nilai yang tinggi.

Secara kultural, kinerja Polri di Maluku justru mendapat nilai positif. Bila disinkronkan dengan kultur dan budaya ditengah masyarakat, ternyata ada bagian-bagian tak terpisah yang mendapat sambutan hangat.

Di suatu daerah terpencil misalnya, ada nama sebuah Tanjung yang oleh masyarakat adat setempat diberi nama sesuai dengan nama polisi yang bertugas disana. Ada pajangan kearifan lokal yang membumi.

Untuk evaluasi secara struktural, satuan Reskrimsus yang menjadi sorotan. Bukan apa-apa sebab tugas tipikor masih jauh dibawah bayang-bayang lembaga kejaksaan. Toh sejauh ini upaya penindakan terhadap ilegal logging jarang terdengar. Kasus ilegal oil pun masih jauh dari harapan. Malah secara tegas ada usulan agar lembaga ini dievaluasi saja baik untuk kinerja maupun strukturnya secara nasional.

Itu evaluasi terhadap kinerja lembaga Polda ditahun 2004 sampai 2010 dan tahun-tahun diatasnya.
Bagaimana dengan tahun 2018 ini? Sejauh mana tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Maluku? Ini pertanyaan yang menarik sekaligus menggelitik.

Evaluasi menyeluruh tentu bisa dilakukan setelah kalender 2018 selesai. Artinya, selama tahun 2018 ini apa saja yang terjadi, akan menjadi bahan evaluasi yang tajam ditahun mendatang, baik terhadap personal, struktural bahkan kultural.

Tapi, hari-hari ini Polda Maluku lagi diuji. Lembaga ini tengah disoroti. Ini karena keikutsertaan salah satu pensiunan jenderal polisi yang tengah bertarung sebagai kontestan Pilkada Maluku. Meski sang jenderal sudah pensiun, tentu secara personal akan memiliki emosional yang kuat dengan kelembagaan atau setidaknya dengan keluarga personal anggota kepolisian. Pada titik inilah lembaga besar ini diuji. Pada titik ini pula, publik juga berhak menguji.

Tunjuk saja Ditreskrimsus, salah satu unit dibawah kendali Polda Maluku. Bila dicermati, satuan Reskrimsus yang selama ini dinilai belum maksimal dan biasa-biasa saja, justru dalam nuansa Pilkada ini, Reskrimsus sudah menunjukan kinerja maksimal yang luar biasa. Lebih dari biasa !
Sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Buru diobok-obok. Ruang Sekda Buru dikuliti. Di Bursel, mantan carakter 7 tahun lalu dikejar. Di Kabupaten SBB kasus ADD dibuka, begitupun nan jauh di SBT ditelusuri polisi. Janji politik 10-an tahun lalu antara politisi-pengusaha juga dibidik.

Yang lebih fresh dugaan adanya SPPD fiktif 2011 di Kota Ambon dibuka lagi. Tidak pandang eksekutif maupun legislatif, semuanya digasak. Padahal di Saumlaki, dugaan adanya penistaan agama sempat mencuat dipublik tapi didiamkan. Tentu ada titik-titik cemas disana, di Pulau Yamdena. Belum lagi di Kepulauan Aru. Proyek air bersih masih mengalir di meja penyidik. Kasus PLTD didesak dibuka lagi.

Kabupaten MBD bagaimana ? Kota Tiakur kejauhan atau ada kejenuhan disana. Speadboat yang diracang bergerak cepat di air, ternyata tidak secepat kasus korupsi pengadaan 4 buah spedboat di MBD. Kasusnya merangkak, tidak semulus kasus daerah lain. Yang pasti di Maluku Tengah, polisi tipikor pernah mondar-mandir di Kota Masohi.

Kinerja polisi seperti ini sebetulnya merupakan dambaan masyarakat. Masyarakat berharap dan memberi harapan yang tinggi agar korupsi benar-benar diperangi dan bukan di-parang-i. Sebab korupsi menjadi salah satu penghambat terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tapi pertanyaan yang berputar saat ini, kenapa energi polisi justru bertambah pada saat bola pilkada tengah bergulir? Pilkada Maluku seakan-akan menjadi oksigen baru bagi Polda Maluku dalam memberangus korupsi. Bau intimidasi sudah menyengat hidung kita. Intimidasi rasa politik seperti mencekik leher. Tidak ada perang bintang di Maluku, tapi bintang polisi lagi bersinar sekarang.

Nah, kalau sebelum pilkada digelar, akademisi dan para praktisi memberi nilai 75 terhadap tingkat kepercayaan publik bagi Polda Maluku, berapa nilai lembaga ini setelah Pilkada? Apakah kinerja Reskrimsus dan Reskrimum saat ini akan mendongkrak nilai diatas 75 pada penutupan tahun 2018, atau justru terjun ke bawah jurang?
Kita lihat nanti, apakah kinerja Reskrimsus akan menjadi variabel untuk mendongkrak angka kepercayaan publik bagi Polda Maluku atau justru menurunkannya.

Lihat pula apakah berbagai kasus yang disoroti akan berlanjut ke pengadilan ataukah tenggelam seusai pilkada. Ataukah kasus-kasus ini kemudian mati menjadi kesumat tanpa dendam.

Yang pasti Pilkada Maluku akan menjadi salah satu indikator bagi masyarakat untuk menilai kinerja kepolisian, sekaligus menjadi katalisator untuk penegakkan demokrasi di daerah ini. Mari ! Bersama kita simak…! (***)

Most Popular

To Top