Pengrusakan APK Paslon Masif – Ambon Ekspres
Politik

Pengrusakan APK Paslon Masif

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim dari tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku mengeluh. Pasalnya, Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat mereka banyak yang dirusaki oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Juru bicara pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Haeruddin Tuarita mengatakan, pengrusakan APK berupa spanduk dan baliho hampir terjadi di kabupaten/kota. Tim menduga, hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Menurut kami, itu sesuatu yang direncanakan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif hampir di semua kabupaten/kota oleh orang-orang terlatih.
Ada beberapa warga yang melihat dan melapor ke kami,” ujar Haeruddin kepada Ambon Ekspres via seluler, Kamis (24/5).

Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat merupakan tiga daerah paling banyak APK pasangan SANTUN dirusaki dan dicoret-coret OTK. Dalam momentum Pilkada seperti ini, menurut dia, tujuan pengrusakan itu untuk menjatuhkan pasangan dengan nomor urut 1 itu.

“Tujuannya untuk menjatuhkan SANTUN, bahwa seakan-akan masyarakat tidak suka SANTUN. Tetapi, setelah itu diperbaiki oleh masyarakat, dan masyarakat justru menyukai pasangan SANTUN,” jelasnya.
Haeruddin mengaku, pasangan SANTUN dirugikan dengan tindakan vandalisme seperti ini.

Seharusnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berindak, tanpa menunggu laporan.

‘’Mereka ini punya tugas pengawasan, sehingga harus berinisiatif untuk mengawasi agar Pilkada ini berjalan dengan baik. Tidak serta merta menunggu laporan, baru ditindaklanjuti. Biaya untuk mereka juga cukup besar. Kerja mereka itu untuk apa?” tandasnya.

Ketua harian tim pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO), Hamdani Laturua mengaku, APK pasangan ini di beberapa lokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Ambon juga dirusak. Setelah mendapatkan informasi dari tim lapangan, tim hukum BAILEO melaporkan ke Panwaslu.
“Langkah pertama yang diambil tim BAILEO adalah mengidentifikasi tingkat kerusakan. Kedua, mencatat berapa banyak alat peraga yang dirusaki. Lalu, BAILEO melaporkan ke Panwas untuk menindaklanjuti masalah ini,” kata Hamdani.

Tim BAILEO belum mendapat pelaku pengrusakan. Namun, menduga pengrusakan kemungkinan dilakukan pendukung pasangan calon lainnya tidak suka dengan adanya spanduk atau baliho pasangan nomor urut 2 itu di wilayah mereka.

Padaal, penentuan lokasi pemasangan APK sudah ditetapkan oleh KPU Maluku berdasarkan regulasi. Baik jumlah maupun ukurannya.

“Pendapat kami, memang itu menunjukkan ada yang tidak menyukai keberadaan spanduk itu di tempat atau wilayah mereka. Kami anggap itu adalah pelanggaran hukum. Kedua, ada analisa eksplisit yang mengatakan, bahwa ini juga merupakan pendukung dari pasangan calon-calon lain yang merusak atribut pasangan BAILEO,” ungkapnya.

Tetapi parahnya, lanjut Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku, Panwas tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh tim hukum pasangan BAILEO. ”Cuma sampai dengan hari ini Panwaslu itu seperti macan ompong. Dia punya tugas mengawasi, tapi tidak memiliki taring, tidak memiliki naluri hukum untuk melakukan itu,” sesalnya.

Menurut Hamdani, alasan Panwas tidak masuk akal. Permintaan agar pelaku juga dihadirkan, jelas tidak bisa dipenuhi oleh tim hukum BAILEO selaku pelapor.

Seharusnya Panwas bisa memanfaatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang bertujuan untuk menegakkan pidana, administrasi, dan memberantas politik uang dalam Pilkada. Apalagi, Sentra Gakkumdu diisi oleh perwakilan tiga institusi, yakni Bawaslu dan Panwaslu, Polri, dan Kejaksaan.

“Ini kan tugas Sentra Gakkumdu. Gakkumdu bisa melakukan penelusuran dan penyidikan. Masyarakat dan pasangan sebetulnya berharap panwas bertindak, ada unsur keadilan di dalammya. Kalau tidak bisa, lebih baik Panwas jadi penonton saja,” pungkas dia.

APK pasangan independen, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) juga dirusaki dalam dua pekan terakhir. Hal ini diakui juru bicara pasangan nomor urut 3 itu, Fajrin Rumalutur melalui facabooknya.

“Dalam dua pekan terakhir banyak sekali alat peraga kampaye (APK) paslon HEBAT, baliho, spanduk, pamflet, stiker dirusaki pihak yg tidak bertanggungjawab. pengrusakan APK ini seperti sudah direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Sebab terjadi dihampir di semua wilayah,” tulis Fajrin, Selasa (22/5).

Fajrin menjelaskan, umumnya APK disobek sehingga tanda gambar dan nama paslon tidak dapat dikenali. Di beberapa tempat ada yang hilang atau dilucuti secara diam-diam saat malam hari.
Dia menuding, pengrusakan APK merupakan upaya sabotase terhadap pasangan HEBAT. Mengingat popularitas, askeptabilitas dan elektabilitas HEBAT yang terus meningkat pasca diselenggarakannya debat publik Pilkada Maluku tahap 1 oleh KPU Maluku.

“Cara-cara maciavelian seperti ini tidak dapat dibenarkan. Pilkada harus dibangun diatas prinsip kompetisi yang sehat, tanpa vandalism. Intimidasi dan aksi-aksi sepihak yang merugikan. Jika kita ingin membangun demokrasi lokal di Maluku yang berkualitas,” katanya.

Dia mengajak seluruh elemen agar bertarung secara sehat untuk meraih suara rakyat. ”Mari bertarung secara gagah berani, dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas pemilu. Raihlah kemenangan politik dengan cara bermartabat bukan dengan cara-cara yang anti demokrasi,” pungkasnya.
BUKAN LAPORAN

Ketua Panwaslu Kota Ambon, M Jen Latuconsina mengatakan, tidak ada laporan dari tim pasangan BAILEO terkait pengrusakan APK. Hanya surat komplain dari tim BAILEO pada Maret lalu soal penerbitan APK yang diduga dilakukan oleh Panwaslu Kota Ambon.

“Tetapi saat dicocokkan dengan lokasi yang disertai foto itu tidak sama. Itu hanya surat yang sifatnya meminta penjelasan kepada Panwas Kota Ambon. Jadi tidak benar ada laporan dari tim BAILEO kepada Panwas Kota Ambon terkait dengan pengrusakan APK yang perlu ditelusuri oleh Panwaslu Kota Ambon,” jelas Jen ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, tim pasangan SANTUN dan HEBAT tidak menyampaikan laporan mengenai pengursakan APK. “Paslon lain tidak ada sama sekali,” katanya.

Jen mengaku, Panwaslu memiliki tugas pengawasan terhadap APK. Namun, Panwaslu terkendala pelaku dan saksi. “Mengawasi pengurus akan APK itu tugas kami. Tapi, menjadi kendala bagi kami untuk menemukan siapa pelaku dan saksinya itu pun APK yang rusak kita harus melihatnya baik baik apa sengaja dirusak atau rusak karena cuaca seperti kena panas, angin dan hujan,” jelasnya.

Olehnya itu, Panwaslu menyarankan tim pasangan tidak mencuatkan wacana kosong di media massa. Tetapi, harus menyodorkan bukti disertai pelaku dan saksi ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti.
“Kalau tidak cukup bukti, pelaku dan saksi tentu Panwaslu Kota Ambon tidak akan bisa menindaklanjutinya sampai di Sentra Gakkumdu,” paparnya.

Jen mengatakan, para pelaku pengrusakan bisa dijerat dengan pasal 187 ayat (3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilu (Perbawaslu) nomor 10 tahun 2015. Sanksi pidana minimal 6 bulan dengan denda Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top