Korupsi di Bangsal Paru

by

Ambon, AE.- Sejumlah pegawai di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, terus mengungkap ada dugaan tindak pidana korupsi. Berawal dari cuitan di facebook, mereka kemudian kian berani melawan ketidakbenaran dalam pengelolaan anggaran. Banyak dana disunat, banyak anggaran di korupsi.

Para pegawai ini berniat membawa kasusnya ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Hanya saja, mereka terkendala wadah untuk melapor secara resmi. “Kita ingin melapor masalah ini ke kejaksaan, tapi kami tidak tahu caranya bagaimana,” ungkap salah seorang pegawai.

BKPM Maluku, dibawah kendali Dinas Kesehatan Provinsi. Pegawainya mengungkap ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana saving. Berulang kali mereka mempertanyakan keberadaan dana itu, namun tak ada penjelasan memuaskan.

“Kami sudah bertanya, karena itu ada yang posting di facebook. Ini karena sudah tak tahan lagi dengan cara kerja pemimpin kita di BKPM,” sebut pegawai lainnya. Kata dia, pemotongan dana saving itu benar terjadi. Sebanyak 66 pegawai uangnya dipotong sebesar Rp50 ribu.

Dana itu, kata dia, tak jelas peruntukannya. “Katanya hanya tiga bulan pemotongan, tapi setelah 3 bulan, pemotongan masih dilakukan,” tandas wanita ini kepada wartawan. Kata dia, jumlahnya tak banyak jika dikalikan 12 bulan, namun apa yang dilakukan, tidak mempraktekan kejujuran dalam pengelolaan keuangan.

“Bagi orang dana ini tidak besar, tapi kalau tidak diteriakan, bisa jadi pemotongan akan dilakukan terus. Sekarang saja, entah dana itu dipakai untuk apa. Semuanya tidak jelas. Belum lagi masalah ketidakjujuran dalam pengelolaan anggaran program makanan tambahan,” kata dia.

Dana makan minum, dibagi per triwulan untuk pegawai juga pasien. Total pasien dan pegawai ada 200 lebih. Ada item makan dan minum yang sudah ditetapkan, seperti susu dengan merek tertentu juga makanan tambahan. “Jadi tiap tiga bulan dibagikan ke pegawai. Asumsinya satu bulan empat minggu, berarti tiga bulan ada 12 minggu. Kalau 12 minggu dikalikan 66 orang pegawai, ada 792 dos. Anehnya yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan, ada 1200 lebih dos. Sisanya dikemanakan? Belum lagi pasiennya,” kata sumber ini.

Untuk pasien, kata dia, lebih parah, makan dan minum yang diberikan tiap paginya tak sesuai dengan petunjuk teknis alokasi anggaran. Pasien hanya diberikan air mineral kemasan gelas, bukan susu, termasuk makanan tambahan yang tak sesuai. “Uang untuk pasien aja berani disalahgunakan,” timpal dia.

Sampai akhir tahun 2018, disebutkan ada rasionalisasi anggaran hingga Rp322 juta lebih. “Yang kami pertanyakan, apakah benar ada rasionalisasi? Kita berharap semua ini dapat diselesaikan secara hukum, agar praktek-praktek semacam ini tidak terjadi lagi,” pungkas dia.(tim)