13 Wajib Pajak Bermasalah Diperiksa Khusus – Ambon Ekspres
Berita Utama

13 Wajib Pajak Bermasalah Diperiksa Khusus

AMBON,AE.- Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon, melakukan pemeriksaan khusus kepada 13 wajib pajak nakal. Mereka selama beberapa tahun tidak membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterima selama setahun.

13 wajib pajak itu, adalah Hengki Priwanto alias Wani, Leonrad Tanjung (Bos Swalayan Alfa), Jhon Tuhuteru (Bos Toko 51), Shanahan Alfred (Bos Dian Pertiwi), Andreas intan alias Kin Fui (Bos Toko Liang), Loa Natalia, Hong Hartono Honganda, Sotan Angkilando Robin (Bos Toko Sukamaju/Hotel Mulia). Andi Wibawa, Liando Anthony (Bos CV Angin Timur), Tampa Bula (Bos Hotel Amans dan Santika Hotel), dan Suryanto L (Bos Indo Jaya).

“Saya juga sudah melihat dan membaca hasil sidang pertama minggu kemarin, dan sementara ini masih dilakukan pemeriksaan khusus (pemsus). Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan khusus adalah menguji kepatuhan. Apakah betul wajib pajak yang akan diperiksa ini sudah benar melaporkan pajaknya. Ada beberapa kriteria pemeriksaan yang intinya akan dilakukan analisis,” ungkap  Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Ambon, Rachmad Auladikepada wartawan di KPP Pratama Ambon, Selasa(15/1).

Pemeriksaan dilakukan secara random atau acak kepada wajib pajak. Kalau sektor Perdagangan meningkat, tapi pembayaran wajib pajaknya menurun, mungkin bisa saja ada indikasi wajib pajak belum membayar sesuai pendapatan. “Ini misalnya saja. Kalau ada seperti  itu, tentu dilakukan pemeriksaan serta analisis. Itulah cara kerja kita,” paparnya.

Untuk 13 nama itu berdasarkan laporan dari berbagai pihak, ada dari BPK, Bank Indonesia dari Perbankan. Sama juga dengan 13 nama wajib pajak ini, dimasukan ke pusat maka keluarlah nama wajib pajak itu.

“Maka diterbitkan instruksi dari kantor pusat. KPP Ambon menerbitkan surat pemeriksaannya. SP 2 baru terbit bulan Agustus. Saya setiap hari panggil untuk pemeriksaan. Mulai berjalan September. Yang jelas semunya berproses, pemeriksaannya harus di review dari Kanwil Bidang Pemeriksaan setelah itu di review di Kantor Pusat lagi. Lalu kita ikuti tahap selanjutnya. Maka akan ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian akan kami berikan ke wajib pajak dan dimintai tanggapan mereka. Hingga nanti clossing, maksudnya koreksi terhadap omzet dari wajib pajak tidak ada nego-nego,” paparnya.(IWU)

 

 

Most Popular

To Top