SMA 11 Galunggung  akan Disegel – Ambon Ekspres
Berita Utama

SMA 11 Galunggung  akan Disegel

Ambon, ameksOnline.- Sengketa lahan yang tak pernah diselesaikan pemerintah, selalu menjadi pemicu warga melakukan penyegelan terhadap sejumlah sekolah di Ambon, maupun Maluku. Siang tadi, SMA 11 Galunggung, Desa Batumerah, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan memasang papan kepemilikan.

Ancaman penyegelan terhadap sekolah di Ambon bukan baru pertama kali. Di Galunggung sendiri tercatat ada dua gedung sekolah yang bermasalah lahannya. Selain SMA 11, lahan gedung dua sekolah dasar di Galunggung juga bermasalah. Sekolah ini pernah juga disegel oleh pemilik lahan, yang belum dibebaskan oleh Pemerintah Kota Ambon.

SMA 11 sendiri punya catatan sejarah bersamaan dengan konflik Ambon. Saat konflik meletus 1999, Pemerintah Provinsi Maluku memutuskan membangun sekolah representative di Galunggung. Sekolah itu untuk menampung siswa-siswi SMA dari komunitas muslim. Setelah puluhan tahun berdiri,  pemilik mengklaim lahannya.

Penyegelan bisa berakibat terlantarnya ribuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Galunggung. Pemerintah Provinsi Maluku Kota Ambon selama ini terkesan tutup mata menyelesaikan masalah lahan. Kata pemilik, selama ini mereka sudah cukup melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Pemasangan papan pemberitahuan ini dilakukan Kepala Dati, Desa Batu Merah  Dien Lisaholet. Dia ditemani sejumlah rekan-rekannya. Mereka memasang Papan Pemberitahuan. Isinya: “Lokasi Tanah Ini Milik Dusun Dati  Paparu (Lisaholet), Sesuai Dengan Register Dati Pada Tahun 1814 Dan Gambar Situasi (GS) NO16/AGR/KMA/1981.”

“Saya sudah memberikan surat lampiran kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui bagian Keuangan dan Aset Daerah Promal. Surat itu agar Pemerintah Provinsi bisa mengambil langkah Arif dan bijaksana untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Biar tidak melahirkan masalah yang tidak kita inginkan bersama. Apalagi ini menyangkut pendidikan anak bangsa”, ungkap Dien.

Dia mengancam akan mengambil penuh lahan tersebut, bila pemerintah Provinsi Maluku tidak merespon surat maupun penyegelan yang dilakukan. “Kita akan mengambil kita punya lahan dan kemungkinan besar kita akan  menyegel kembali sekolah ini.(upi)

Most Popular

To Top