KPU Maluku Godok Modul Kerja Relawan Demokrasi

by

Ambon, ameksOnline.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekrut sebanyak 605 relawan demokrasi. Masing-masing kabupaten/kota di Maluku merekrut 55 relawan.

Perekrutan relawan demokrasi untuk menggenjot partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Pasalnya, partisipasi pemilih selama empat pemilu terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan data KPU, pada pemilu nasional, misalnya, yaitu pemilu 1999 (92 persen), 2004 (84 pesen), 2009 (71 persen) dan 2014 (73 persen). Banyak faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih terus menurun secara nasional.

Antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, maladministrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Selain itu, karena terjadinya inflasi kualitas pemilih. Tidak semua pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas idealisme tertentu, tetapi pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya sehari-hari.

Masih berdasarkan data dan hasil evaluasi KPU, pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi dan masifnya politik tuna ide dari kontestasi pemilu.

“Pemilu 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas pemilih harus dipulihkan bahwasannya memilih adalah tindakan politik yang mulia,”kata anggota KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji kepada AmeksOnline, Senin (28/1).

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, komunitas, basis keagamaan, basis warga internet, kaum marginal, dan dan relawan demokrasi.

Para relawan demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsan dan bernegara. Dengan menggerakan masyarakat di tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya.

Materi bagi relawan demokrasi, khususnya di Maluku, kata Almudatsir, dengan pendekatan kearifan lokal. Olehnya itu, KPU Provinsi Maluku telah melakukan Focus Grup Discusion (FGD) dengan para pakar, yakni pengamat dan sosiolog Universitas Pattimura Paulus Koritelu, sosiolog IAIN Ambon Abdul Manaf Tubaka dan aktivis HAM dan Perempuan serta dosen STAKPN Ambon Elizabeth Christina Marantika di kantor KPU, Senin (28/1).

“Hari ini kita sudah lakukan FGD (Focus Grup Discusion) dengan para pakar untuk penyusunan modul relawan demokrasi berbasis kearifan lokal,”jelasnya.

Mantan jurnalis ini menjelaskan, kearifan lokal untuk memudahkan kerja relawan demokrasi sesuai dengan psikologi kultural masyarakat Maluku. Karena itu KPU mengundang tiga pakar untuk tersebut membantu membagikan ide berkenaan dengan penyusunan model tersebut.

“Para pakar memberikan perspektif mulai dari identifikasi, tantangan dan strategi untuk bahan masukan kepada KPU Provinsi Maluku,”ujarnya.

Harapannya, modul ini akan menjadi acuan kerja bagi relawan dalam membantu kerja-kerja KPU dalam sosialisasi tahapan pemilu, dalam meningkatkan partisipasi Pemilih.

“Salah satu usulan menarik dari pakar yakni modul memperhatikan pendekatan dari the real society ke digital society,”pungkasnya. (TAB)