Sengketa Pemkab Buru-Bursel Berakhir di MK – Ambon Ekspres
Berita Utama

Sengketa Pemkab Buru-Bursel Berakhir di MK

Ambon, ameksOnline.- Sengketa tapal batas, masih menjadi masalah serius antar kabupaten maupun kota. Selain Maluku Tengah-Seram Bagian Barat, kasus Buru-Buru Selatan kini masuk meja hakim Mahkamah Konstitusi. Sengketa ini segera disidangkan.

Kasus ini resmi didaftarakan Pada tanggal 17 Januari 2018, di MK. Bupati Buru, Ramli Umasugi dan DPRD kabupaten Buru bertindak sebagai pemohon dalam gugatan itu. Para pemohon ini memberikan kuasa kepada, Fahri Bachmid dan Sherlock Lekipiouw.

Fahri Bachmid kepada ameksOnline dari Jakarta menyebutkan, UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bursel di Provinsi Maluku beserta lampiran peta wilayahnya menegaskan, batas wilayah antara kabupaten Buru dan Kabupaten Bursel telah terjadi multi tafsir.

Kondisi ini, kata dia, berakibat pada kebijakan antara kedua pemerintah dalam menetapkan batas wilayah. Muaranya terjadi selisih yang mengarah pada sengketa. “Hal ini dapat dibuktikan dengan saling mengklaim dua desa, yaitu Desa Batu karang dan Desa Waihotong, yang diklaim dua kabupaten. Artinya, masing-masing pihak mengklaim bhwa kedua desa tersebut adalah bagian dari wilayah administratif mereka,” kata Fahri.

Perselisihan letak wilayah ini, sudah berlangsung cukup lama. Artinya, klaim masing-masing pihak ini telah berlangsung kurang lebih tujuh tahun, dan tidak pernah ada kata sepakat.

” Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat telah berkali kali memfasilitasi serta memediasi hal tersebut, sesuai kewenangan Gubernur berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tetapi belum ada kata sepakat antara dua Kabupaten. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengambil langkah penyelesaian,” kata dia.

Kondisi ini, kata dia, masih menyisahkan sejumlah masalah besar dan prinsipil. Ini menurut Pemkab Buru adalah sangat merugikan serta bertentangan dengan UU RI No.32/2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bursel itu sendiri beserta Lampiran Peta Wilayah.

Berdasarkan undang-undang, kedua Desa yaitu Desa Batu Karang maupun Desa Waihotong adalah bagian dari Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Buru. Dan hal itu, kata Fahri, adalah clear secara yuridis maupun faktual. Kedua Desa itu selama ini dikelola oleh Pemkab Buru beserta segala sarana dan prasarana (infrastruktur) yang terbangun disana.

Untuk itu, kata Fahri, Pemkab Buru telah mengajukan ke MK, untuk melakukan Judicial Review atas pasal 2 dalam UU RI No.32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Ini merupakan langkah hukum, lanjut dia, dan suatu upaya yang legal konstitusional dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan keadilan substansial untuk mengakhiri kisruh dalam sengketa hukum. Mungkin, ini merupakan opsi penyelesaian yang jauh lebih bermartabat dan elegan.

“Kami mintakan agar MK memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionality unconstitusional), artinya pasal-pasal dalam Undang-undang  RI Nomor 32 tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak dimaknai atau ditafsirkan jika Desa Batu Karang dan Desa Waihotong adalah merupakan Bagian dari Wilayah Administratif Kabupaten Buru, dan Bukan Kabupaten Bursel,” tandas Fahri (NEL)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top