Polisi Masih Teliti Dokument CV Batu Prima – Ambon Ekspres
Berita Utama

Polisi Masih Teliti Dokument CV Batu Prima

Ambon, ameksOnline.- Proses penyelidikan masih terus berjalan. Tim penyelidik Sat Reskrim Polres P Ambon dan Pp Lease masih terus melakukan proses pengumpulan data dan keterangan untuk memperkuat pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV. Batu Prima.

CV Batu Prima diduga  merusak lingkungan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), air Sakula di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon yang diduga telah tercemar logam berat.

“Proses penyelidikan masih berjalan. Tim masih Lidik,” ungkap Wakapolres P Ambon dan Pp Lease, Kompol Ferry Mulyana kepada koran ini, siang tadi diruang kerjanya.

Dugaan pencemaran lingkungan ini dilaporkan oleh Kepala Soa Desa Laha, Jusuf Mewar, tertanggal 30 Januari 2019. Terhadap laporan itu, proses penindakan pun dilaksanakan. “Tim sudah melakukan Cek TKP di CV. Batu Prima dan melakukan Wawancara
Dengan saksi atas nama, Nurjaman dan juga beberapa pegawai CV. Batu Prima,” ujar dia.

Tim penyelidik kedepan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap pelapor dan melakukan penelitian terhadap dokumen. “Jadi masih jalan. Kalau semuanya sudah terpenuhi selanjutnya akan dilaksanakan gelar perkara. Apakah, ada atau tidak dugaan pidananya sesuai laporan yang dilayangkan pelapor,” tandas dia.

Sebelumnya, pekan lalu Aliansi mahasiswa pemerhati lingkungan, menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Maluku.

Para pendemo menuntut kepada pemerintah Daerah segera mencabut ijin UKL-UPL CV Batu Prima yang dinilai merusak merusak lingkungan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), sesuai sampel air Sakula yang tercemar logam berat.

“Kami minta kepada Gubernur Maluku untuk segera mencabut ijin usaha CV Batu Prima. Karena, kehadirannya telah merusak lingkungan disana,” tegas Kordinator Lapangan pendemo, Fhami Mewah saat menyampaikan iratornya, dipalataran kantor Gubernur Maluku saat itu.

Menurutnya, sesuai ayat 3 pasal 33 UUD 1945 Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, telah terjadi kerusakan yang berdampak pada aktivitas masyarakat yang terganggu.

“Cabut surat keputusan Gubernur Maluku No 74 tahun 2016,” ujar dia (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top