BPK tak Becus, Kejati Tarik Kasus Terminal Transit

by

Ambon, ameksOnline.- Batas kesa­baran Kejati Maluku habis. Doku­men kasus dugaan korupsi proyek terminal transit Passo, akhirnya ditarik dari BPK Perwakilan Maluku dan meminta BPKP melakukan audit lanjutan.

Kejati Maluku dibuat kesal de­ngan kinerja auditor negara itu. Betapa tidak, audit kerugian negara proyek gagal senilai lebih dari Rp 55 miliar tersebut, sudah dilakukan sejak awal Oktober 2017 lalu, namun hingga kini tak kunjung beres.

Semua dokumen sudah dise­rah­kan. Namun, lagi-lagi kasusnya di perhambat. Aspidsus Kejati Maluku, M Rudi kepada Ambon Ekspres mengatakan, ada perbedaan persepsi antara penyidik dan BPK Maluku terkait audit penghitungan kerugian negara. Sehingga, proses audit kerugian Negara di tarik untuk di audit lanjut oleh BPKP.

“Kita sudah tarik dan sudah koordinasi dengan BPKP untuk permintaan audit. Mereka setuju. Namun, mereka masih menunggu petunjuk dari BPK Pusat,” ungkap dia di pelataran Kantor Kejati Maluku, kemarin.

Semua permintaan sudah dipenuhi penyidik awal. Namun, BPK menghendaki agar dilaku­kan pemeriksaan sejak perenca­naan proyek di tahun 2005. Se­dangkan penyidik sudah mene­mukan kerugian keuangan negara akibat perbedaan volume fisik pekerjaan dengan realisasi anggaran yang telah dibayarkan tahun 2008-2009.”Jadi kita tarik aja. Sangat menghambat kasus ini,” terang dia.

Sebelumnya, Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Abdul Hakim mengungkapkan, BPK meminta dokumen-dokumen yang sulit ditemukan oleh penyidik. Tetapi BPK tetap ngotot.

“BPK minta dokumen tahun 2005-2007, padahal dokumen-dokumen itu telah kami cross check ke dinas terkait di Pemkot Ambon. Namun, dokumen-doku­men yang diminta itu sudah hangus terbakar dan hilang,” kata Abdul Hakim kepada koraj ini, sebelumnya.

Kalau sudah terbakar, kata Abdul Hakim, mau dapat dari mana do­kumen itu. Tetapi BPK tetap bersi­keras untuk meminta dokumen tersebut.

“BPK masih tetap ngotot. Lalu bagaimana caranya kita dapatkan dokumen-dokumen itu. Kalau terus seperti ini, kita tarik berkas dari BPK untuk diserahkan ke BPKP atau kita hitung sendiri,” tegasnya.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Maluku menetapkan tiga orang menjadi tersangka yaitu, konsultan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri Jhon Lucky Metubun, bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina dan PPTK proyek terminal Transit Passo tahun 2008-2009, Angganoto Ura. (NEL)