Mahasiswa Demo Tuntut Ketua PN Dicopot – Ambon Ekspres
Berita Utama

Mahasiswa Demo Tuntut Ketua PN Dicopot

Ambon, ameksOnline.- Mahasiswa yang tergabung dalam OKP, BEM, DPMF, Majelis Talim, Komunitas, dan Paguyuban Se-Kota Ambon, menuntut Ketua Pengadilan Negeri (PN), Muhamad Muklis untuk segera di copot. Selain ketua PN, Ketua BPN Provinsi Maluku juga dituntut dicopot.

Demo ini terkait Tanah dati Tomalahu. Mereka mengklaim,  tanah itu milik Negri Batu Merah yang terregistrasi  sejak tahun 1814 dan registrasi person pada tahun 1933 atas nama keluarga Nurlette (Nurdin Nurlette) diperkuat dengan putusan, Pengadilan Negri Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998, Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal tanggal 22 Maret tahun 2000, Mahkamah Agung R. I Nomor : 340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002.

Mereka mengaku, ditengah jalan tanah dati Tomalahu diklaim Marthen Hentiana sebagai miliknya. Atas hal itu, para pendemo menduga, Kepala BPN Provinsi Maluku telah masuk angin. Sertifikat tanah yang jelas-jelas milik keluarga Nurlette (Nurdin Nurlette) berdasarkan Mahkamah Agung R. I Nomor : 340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002, dimanipulasi.

Mereka menuding Marthen Hentiana  membuat sertifikat diatas sertifikat. Marthen mampu mengeluarkan sertifikat tanah seluas kurang lebih 5700 meterpersegi di wilayah dati Tomalahu. Pengajuab sertifikat tersebut dalam waktu satu hari sudah keluar.

Kordinator lapangan (Korlap), Libren mengaku, pada tahun 2004 ahli waris Nurlette telah mengajukan permohonan eksekusi belum dikabulkan. justru putusan milik Marthen Hentiana yang baru saja berperkara di tahun  2012, permohonan eksekusinya dikabulkan didalam objek yang sama.

“Permainan mafia tanah ini terlihat dalam kasus perkara tanah di Negeri/Desa Batu Merah, dimana sertifikat-sertifikat dengan objek Desa Tantui namun pada kenyataannya ada di Desa/Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau dan oleh PN Ambon seseorang yang mengaku sebagai pemilik sertifikat tersebut bernama Marthen,” kata dia sambil berteriak lawan mafia Tanah.

Kepala BPN Provinsi Maluku, Kepala Pengadilan Negeri Ambon juga Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau leasa dituding turut terlibat praktek Mafia Tanah.

Hingga saat ini aksi masih terus berjalan. Para pendemo mulai beraksi sejak pukul 09.00 Wit di Gong Perdamaian. Selanjutnya, di Kantor PN Ambon. Masih terus berlanjut. (NEL)

Most Popular

To Top