Darimana Duit Rp8 M Gratifikasi ke La Masikamba?

by

Ambon, ameksOnline.- Bos CV Angin Timur, Antoni Liando sudah dihukum tiga tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi, berhasil membuktikan adanya suap dari Antoni ke La Masikamba yang saat itu menjabat Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon.

Selain La Masikamba, dia juga menyuap Sulimin Ratmin. La Masikamba dan Ratmin akan menjalani sidang perdana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon.

Saat ini, penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara eks Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon itu ke Pengadilan. La Masikamba, diduga menerima suap ratusan juta rupiah hingga gratifikasi Rp 8 miliar selama ia menjabat.

Suap dan gratifikasi itu disinyalir masuk ke kantong La Masikamba usai membantu sejumlah wajib pajak. Bukan hanya Bos AT, melainkan 12 perusahaan lainya, yang dalam Lidik KPK saat ini.

Penemuan itu berasal dari pengembangan kasus selama proses penyidikan sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 3 Oktober 2018. Saat itu, uang Rp 100 juta dan dua bukti setor bank Rp 550 juta dan Rp 20 juta diamankan KPK. Nama pengacara kondang, Muhamad Said juga disebut, tak di gubris. Bukti Rekening disita KPK atas nama Muhamad Said.

Perbuatan Anthoni Liando atau AT disebut ringan. Karena, hanya sebatas penyuap. Sementara, dalam jabatan sebagai KKP Pratama Ambon, La Masikamba hukumanbta berat, karena penyelenggara negara.

KPK telah menyerahkan berkas La Masikamba dan pemeriksa di KPP Ambon, Sulimin Ratmin, ke Pengadilan Tipikor Ambon. Untuk mempermudah proses persidangan, kedua tersangka diterbangkan ke Ambon dan dititipkan ke Hotel Prodeo Rutan Kelas IIA Ambon.

“Ini tantangan bagi Majelis hakim. Apakah mereka berani ataukah tidak. Penyiapan dan penerima suap wajib dihukum berat. Nyatanya, hukumnya tak sebanding dengan perbuatan mereka Kusus untuk AT. Kita lihat dari La Masikamba nanti. Wajib dihukum berat, karena perbuatanya dengan jabatan telah merugikan Negara,” tegas Praktisi Hukum, Fileo Pioestes Noija kepada Ameks Online, siang tadi.

Perlu ada tindak tegas terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, hakim harus tegas dengan koruptor. Karena akibat dari perbuatan mereka, Negara dirugikan.

“Hukum harus ditegakkan. Perbuatan mereka harus dihukum sebanding. Harus berat. Hakim harus berani,” kata dia.

Penyidikan selesai dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, KPK kemudian melimpahkan berkas dan Dakwaan ke PN Ambon untuk dua orang terdakwa, yaitu La Masikamba dan Sulimin Ratmin.

La Masikamba bersama Sulimin diduga mengatur pengurangan kewajiban pajak pemilik CV AT, Anthony Liando. Anthony seharusnya dibebankan kewajiban membayar pajak senilai Rp 1,7 hingga Rp 2,4 miliar. Namun, atas bantuan La Masikamba dan Sulimin, angka kewajiban pajak Anthony turun di angka Rp 1,037 miliar.

Anthony lalu memberikan commitment fee sebesar Rp 320 juta dalam tiga tahap. Tak hanya itu, KPK menduga ada pemberian senilai Rp 550 juta yang termasuk dalam penerimaan gratifikasi.

Atas perbuatannya sebagai pihak pemberi, Anthony diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Serta sebagai pihak penerima, Sulimin diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan La Masikamba diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Ya, berkas sudah masuk Pengadilan, dan siap disidangkan,” singkat Humas PN Ambon, Herry Setiabudi kepada Ameks Online, siang tadi. (NEL)