Merasa Didiskriminasi, Pemuda Romang Demo

by

 

Ambon, ameksOnline.-Mahasiswa kembali beraksi. Didepan kantor Gubernur Maluku, puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon ini memprotes tambang Romang, di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Aksi itu sejak pukul 11.00 wit. Titik awal aksi dilakukan didepan Gong perdamaian Dunia. Selanjutnya, didepan Kantor Gubernur. Demonstran di kawal Anggota polri bersenjata lengkap dari Polres Pelabuhan Ambon dan Pp Lease, serta Polsek Sirimau.

Mereka membawa Pamflet yang menuliskan , Soal Keadilan sosial di MBD, dan mengeritik negara yang melakukan pembiaran terhadap masalah di MBD. Tulisan menarik soal “Romang Juga Manusia, Romang Juga bagian dari NKRI, dan Kapal adalah jantung perekonomian di pulau Romang”.

Massa mengeritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ingin umewujudkan mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan terus melakukan terobosan untuk
menjadikan tol laut, untuk menghubungkan Pulau antar Pulau, Kecamatan antar Kecamatan,
Kabupaten antar Kabupaten dan Provinsi antar Provinsi yang terhubung secara terus menerus.

Tujuan dari program ini, kata pendemo, agar perekonomian dan aktivitas bangsa menjadi lebih baik. Hanya saja dalam penerapan,  Kabupaten Maluku Barat Daya, jauh dari sentuhan program besar itu. Mereka menyebut, Romang merupakan wilayah Integral NKRI tetapi sampai saat ini tol laut yang di banggakan Pemerintah belum di rasakan manfaatnya oleh Masyarakat Kepulauan Romang.

Selama ini, kata pendemo, Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 48 tidak beroperasi secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Padahal dalam  membangun Tol laut, semua daerah harus tersentuh transportasi.

Kondisi miris, justeru dialami masyarakat MBD. Sudah  7 bulan dari Juli 2018, sampai tidak ada lagi layanan kapal untuk mengangkut manusia dan barang.  “Selain dari itu, tidak ada sama sekali kapal yang ber operasi di kepulauan Romang. Kapal-kapal perintis  tidak menyinggahi pulau tersebut,” kata orator aksi, Hervi Laimehariwa saat berorasi didepan kantor Gubernur, siang tadi.

Kondisi buruk perhubungan berdampak pada  krisis kualitas pendidikan. Mahasiswa dan pelajar yang menuntut pendidikan di Ambon, terhambat dalam pembiayaan. Karena alokasi anggaran dari orang tua mereka, tak lagi lancar.

Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku  segera berkoordinsi dengan Pemerintah
Pusat terkait  tambahan Kapal untuk beroperasi di Maluku, khususnya di Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Jika persoalan ini tidak di responi dengan baik maka kami akan melakukan aksi yang besar. pemerintah harus  lebih aktif,” tandas kordinator lapangan itu. (NEL)