OKP Seruhkan Hidupkan Kemajemukan

by

Ambon, ameksOnline.- Kebhinekaan harus tetap dijaga, dan dirawat dalam kehidupan bersama yang majemuk.  Ini menjadi penting, ketika nilai kebersamaan mulai tergerus karena konflik kepentingan kelompok. Ketika soliditas negatif kelompok menjadi Barah konflik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Cabang GMKI Ambon, Almindes F Syauta, Selasa (26/2) siang. conflict of interest, menjadi keprihatinan bersama dalam rangka merawat nilai kemajemukan dan keutuhan bangsa.

Perilaku masyarakat yang terseret pada arus konflik komunal yang merebak beberapa waktu belakangan ini, menjadi dasar bagi civil society untuk menyuarakan kedamaian dengan jargon orang Maluku,  hidup “Orang Basudara”. “Sagu salempeng patah dua”, “potong di kuku rasa di daging”, “ale rasa –beta rasa”,

” Saya sangatprihatin ketika hari ini jargon orang Maluku tersebut tak lagi menjadi sebuah icon kohesi sosial. Karena itu, kebhinekaan di Maluku harusnya di junjung tinggi oleh semua stakeholder,” kata Syauta.

Dia membeberkan fakta yang terjadi hingga saat ini,  adalah pertikaian di beberapa daerah  antara lain yakni, Negeri Latu dengan Hualoi, Lisabata dengan Mornaten (SBB), Salarem dengan Lor-lor (Aru), juga aksi provokatif yang terjadi di Daerah Amahusu didasarkan pada pengaruh Medsos.

Ketua Cabang HMI Ambon, Muhamad Iqbal Souwakil mengungkapkan, keberadaan ‘Gong Perdamaian’ di tengah pusat kota Ambon tak mencerminkan kondisi realistik kebhinekaan di Maluku dalam bingkai orang basudara.

” Percuma Gong Perdamaian yang berada di Maluku tapi tak mencerminkan hidup orang basudara yang ada di wilayah Maluku. Olehnya itu, kami berpesan kepada pemerintah daerah , DPRD Provinsi Maluku dan aparat keamanan agar seyogianya dapat mencari solusi untuk menyelesaikan konflik komunal yang terjadi dibeberapa wilayah Maluku,” tegas Souwakil.

Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Ambon, Sujahri Somar menegaskan, DPRD selaku representatif dari masyarakat agar pro aktif terhadap persoalan rakyat sehingga tidak terkesan hanya duduk diam dan berpangku tangan, melihat kejadian yang dialami oleh rakyatnya.

“DPRD Provinsi, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Maluku saat ini. Karena itu, Maluku harus benar-benar dijadikan sebagai contoh perdamaian bagi daerah dan negara lain,” harapnya.

Menurutnya,  pasca konflik Maluku yang mengguncang batin serta phisikologi  masyarakat. Olehnya itu, dia berharap ada kesadaran masyarakat Maluku mengenai kelangsungan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan.

Dia meminta kepada DPRD Provinsi Maluku agar dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan,  dPolda Maluku dan KODAM XVI-Pattimura serta stakeholder terkait agar dapat mencari solusi perdamaian terhadap konflik komunal yang sementara terjadi di Maluku.

“Penyimpangan sosial juga menjadi salah satu bentuk parameter terjadinya diskriminatif sehingga dapat mengoyak nilai Kebhinekaan hidup orang basudara di Maluku,” pungkasnya.

Dia menghimbau kepada setiap lapisan masyarakat Maluku agar tidak mudah terprovokasi dengan situasi medsos yang dapat mengagitasi serta mencoba untuk menghancurkan kerukunan hidup orang basudara di Maluku.

” Kami berharap agar pemerintah daerah maupun aparat keamanan seyogianya dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan semangat hidup bersama ditengah kemajemukan sosial budaya di negeri raja-raja ini,” tutupnya. (AKS)