Pemerintah Targetkan Swasembada 100 Persen

by
Sekda Maluku, Hamin bin Tahir membuka Rakor dan sinkronisasi Pembangunan Pertanian di Maluku, Senin (4/4). -ist-

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan tahun ini swasembada pangan sebesar 100 persen. Meski berat, pemerintah telah mengarahkan potensi pembiayaan untuk mencapai target.

Hal ini disampaikan Sekretaris daerah Maluku, Hamin bin Tahir, kemarin saat membacakan sambutan Gubernur Said Assagaff dalam Rapat koordinasidan sinkronisasi pembangunan pertanian oleh  Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Senin (4/3).

Rakor ini setara dengan Forum OPD Provinsi Maluku. Kegiatan berlangsung di Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku. Kata Sekda, separuh pengeluaran bulanan rumah tangga di Maluku 53 persen adalah untuk membeli beras.

Beras, kata dia, menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di Maluku. Nilainya mencapai 27 persen dari bahan makanan. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang beragam  mulai dari peningkatan luas tanam, penggunaan teknologi, fasilitasi alat mesin pertanian termasuk upaya untuk mengurangi jumlah konsumsi beras.

Menurutnya,  pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sesuai dengan kajian Bank Indonesia pada 2018 mencapai 5,94 persen. Angka ini sedikit diatas pertumbuhan nasional 5,17 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan, diperlukan sinergi banyak pihak dalam pembenahan berbagai sektor ekonomi, perbaikan infrastruktur serta peningkatan daya saing produk dan sumber daya manusia.

Swasembada pangan, kata sekda, juga untuk menekan turun laju inflasi khususnya di sektor pertanian. Karena itu, Sektor Pertanian perlu berbenah untuk mencapai target besar pemerintah tahun ini.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang, mengatakan Rakor dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2018, sekaligus menyamakan persepsi tahun 2019 antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini menjadi langkah lanjutan menyusun rencana program tahun 2020.

“Jadi forum ini sangat penting dilakukan agar kami bisa menyamakan persepsi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing sentra produksi baik itu tanaman pangan, holtikultura maupun perkebunan.”ujarnya.

Menurut dia, sebelum program dilakukan, perencanaan harus lebih awal disusun. Ini berlaku di semua tingkatan, dari Kementerian Pertanian, hingga Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

Forum OPD pertanian ini menghadirkan 150 orang peserta yang berasal dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kasubag Perencanaan serta Kabid pada lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku. (yan)