Masyarakat Negeri Soahoku Ngamuk di Bandara Amahai

by

Ambon, ameksOnline.- Puluhan warga Souhoku pada Rabu, (6/3) sekira pukul 10.00 wit, melakukan unjuk rasa di di Pos TNI – AU Lapangan Terbang Negeri Soahoku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah. Unjuk rasa itu dilakukan terkait, pengukuran titik koordinat tanah milik TNI – AU.

Pengukuran dilakukan Personil Mabes TNI – AU.Aksi warga itu dipimpin , Zeth Latuny dan Jukianus Ngilawana. Perwakilan dari Pangkalan TNI – AU Pattimura Ambon Mayor Pnb. Eko Wahyudiono, Perwakilan dari Mabes TNI – AU Lettu Pnb. Firmansyah, Letda Pnb. Tito, Komandan Pos TNI – AU Lapangan Terbang Amahai Letda Pnb.Rusdianto, dan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Soahoku Muh.Marba Maruapey, serta Para Saniri Negeri Soahoku dan Masyarakat Negeri Soahoku sekitar 50 orang akhirnya bertemu.

Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Soahoku, Muh.Marba Maruapey mengatakan, status tanah itu masih dalam sengketa.  Namun kepemilikan TNI – AU sebagai milik mereka.

Sesuai dengan surat perjanjian oleh Kepala Desa Soahoku, Chr Tamaela dan Kepala Perwakilan TNI – AU Amahai Serka Mardijono pada tahun 1984 ,  Negeri Soahoku telah menyerahkan sebidang tanah adat milik masyarakat Negeri Soahoku Kecamatan Amahai kepada Perwakilan TNI – AU Amahai. Ini sesuai dengan surat keputusan kepala desa soahoku Nomor : 5/Kpts/S/VIII/84 tanggal 24 Agustus 1984 untuk digunakan sebagai lapangan terbang.

Luas tanah yang diserahkan sebanyak 173.192 M2 (17,3 Ha). Bahwa pihak TNI – AU tidak akan menganggu sisa tanah adat milik Negeri Soahoku. Bila dibutuhkan untuk cadangan perluasan lapangan terbang,  TNI – AU harus membayar ganti rugi tanah yang wajar kepada pihak Negeri Soahoku.

“Bahwa Pemerintah Negeri Soahoku memberi waktu 10 tahun untuk digunakan, apabila tidak digunakan maka sisa tanah adat tersebut akan digunakan untuk perluasan pemukiman masyarakat Negeri Soahoku yang terus berkembang,” ujar pejabat Desa mengutip rilis aksi yang diterima redaksi media ini, siang tadi.

Perwakilan dari Pangkalan TNI – AU Pattimura Ambon Mayor Pnb. Eko Wahyudiono mengaku, pengukuran yang dilaksanakan pada hari ini hanya mencari titik koordinat sesuai dengan penyerahan sebagian tanah adat masyarakat Negeri Soahoku kepada TNI – AU yaitu seluas 55 Ha.

“Kami hanya melaksanakan tugas negara, silahkan berproses serta kita bersama-sama mengikuti alur proses yang dilaksanakan serta tetap memegang teguh persaudaraan diantara kita. Sehingga  tidak terjadi permasalahan lainnya yang menimbulkan saling benci antara TNI dan masyarakat,” ujar dia.

Pada tahun 1984  dia mengaku, ditugaskan sebagai Kepala Perwakilan Lanud Pattimura Amahai. Tugas diberikan  yang Kepala Pangkalan Udara Pattimura untuk mengurus pengsertifikatan tanah, luas tanah dan batas-batasnya.

Adapun daftar fasilitas Lanud Pattimura Amahai yang diserahkan oleh Pemerintah Negeri Soahoku yaitu, untuk landasan terbang seluas 1900 kali 300 meter sama dengan 57.000 meterpersegi. Untuk cadangan kiri/kanan landasan terbang seluas 1900 kali 2 kalj 25 meter sama dengan 95.000 meter.

Untuk bangun ruang tunggu dan lain-lain (kebutuhan lapangan terbang) seluas 21.192 meterpersegi. Jumlah keseluruhan pemberian tanah adat seluas 173.192 meterpersegi.

Pemerintah Negeri bersama masyarakat Negeri Soahoku menyatakan sikap, tetap berpegang pada penyerahan dan pelepasan Hak Atas Tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Negeri Soahuku kepada Pihak TNI Angkatan Udara seluas 17.3 Ha (sesuai Surat Pelepasan).

Mereka Tetap berpedoman untuk  melarang dan menghentikan semua rencana Pengukuran pada areal Bandara oleh Pihak TNI-AU dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan Pemerintah Negeri Soahuku khusus dalam areal yang sementara disengketakan.

Masyarakat bersama Badan Saniri Negeri, Lembaga Adat tetap berprinsip pengembangan Bandara Udara Amahai berada pada Status disengketakan (status qou) dengan tidak menghambat kegiatan penerbangan perintis yang dikelola oleh Badan Pembangunan Sipil Cq. Kementerian Perhubungan. (NEL)