Putusan Belum Incrah, ASDP Main Bayar

by

Ambon, ameksOnline.- Meski perkara sengketa objek tanah pada pelabuhan feri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, masih berjalan. Namun diduga ada proses pembayaran yang dilakukan ASDP kepada Pama Djamali selaku  tergugat II, dan Saleh Lessy selaku tergugat III.

“Dalam putusan PN maupun PT objek tersebut telah dimenangkan oleh penggugat, yakni Abdus Samad.” Kata kuasa hukum penggugat Abdus Samad, Wendy Matitaputimain kepada Ambon Ekspres kemarin. Menurut dia, mengenai konsinyasi perkara dermaga feri Liang, uangnya telah dititipkan di pengadilan negeri Ambon  sebesar kurang lebih Rp 2.800.000.000.

Dalam perkara gugatan ini, pihak penggugat, Abdus Samad melawan tergugat I, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tergugat II Pama Djamali, tergugat III Saleh Lessy , tergugat IV Muhammad Lessy dan tergugat V, BPN Maluku Tengah.

Dalam objek sengketa tersebut Tergugat II, Pama Djamali memiliki sertifikat dengan lahan diatas objek sekira 1 hektar lebih. Sedangkan Tergugat III memiliki lahan seluas kurang lebih 2 ribu meter persegi. Padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Amb dimenangkan oleh Abdus Samad yang merupakan pihak penggugat.

Tak puas dengan putusan tersebut, pihak Tergugat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Ambon. Proses banding antara Muhammad Lessy dengan Abdus Samad. Namun dalam putusannya, perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Abdus Samad sesuai dengan putusan nomor   64/PDT/2019/PT. Amb.

Dalam putusan tersebut dijelaskan, pihak-pihak yang digugat adalah diluar dari pihak ASDP . Kemudian yang memiliki sertifikat diatas objek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, dalam putusan itu juga ditegaskan bahwa pihak-pahak yang berada diatas objek sengketa, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Mestinya perintah membayar uang yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, menunggu putusan perkara atas objek sengketa tersebut incrah. Namun perkara sementara masih berjalan pembayaran telah dilakukan.

” Selaku kuasa hukum Abdul Samad (Penggugat) kami tidak mengebu-gebu terkait masalah pembayaran karena saat ini kami masih mengikuti dan menunggu sampai putusan perkara ini incrah,” jelas Wendy Matitaputimain.

Anehnya kata dia, dalam perjalan perkara sengketa tersebut masih berjalan, ada informasi ASDP telah mendatangi BPN Provinsi maupun BPN Kabupaten Malteng menyampaikan bahwa sertifikat yang berada diatas objek sengketa, tidak bermasalah. Akan dibuat penggabungan sertifikat.

” Alasan inilah sehingga mereka (ASDP) ingin membuat sertifikat penggabungan antara sertifikat yang dimiliki oleh Pama Djamali (Tergugat II) dan Saleh Lessy (Tergugat III). Dimana menurut pandangan ASDP bahwa sertifikat yang dimiliki oleh kedua Tergugat ini tidak bermasalah. Padahal objek sengketa tersebut telah dimenangkan oleh Abdus Samad (Penggugat),” bebernya.

Sebagai kuasa hukum, dia mengaku, keberatan dengan langkah pihak ASDP. ” Bagaimana bisa suatu perbuatan melawan hukum  dilakukan diatas tanah yang masih disengketakan dan belum incrah? ini merupakan hal yang sungguh rancuh,” kesalnya. (AKS)