Warga Nuruwe Datang, Polo Setiawan “Ngacir”

by

 

Ambon, ameksOnline.- Warga Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat yang tergabung dalam tim 10 mendatangi PT Polo Mas. Mereka menuntut pembayaran sisa tanah dengan luas seribu hektar.

Kantor ini terletak di Jalan Mutiara, Nomor 54, Kelurahan Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Disana, warga tidak sempat bertemu bos perusahaan itu, Pollo Setiawan. Alasannya sedang berobat ke luar Maluku.

”Kami baru diberikan Rp350 juta. Itupun dipotong Rp65 juta oleh notaris, Max Saimima. Kami sudah bolak-balik ke perusahaan itu tapi sampai saat ini belum ada realisasi,” kata Melly Matital salah satu anggota tim sepuluh kepada wartawan, kemarin.

Melly mengaku, proses jual beli tanah di Nuruwe sampai saat ini belum jelas, karena awalnya belum ada kejelasan tanah ribuan hektar itu dibeli sebagai hak milik pribadi atau kontrak. ”Kami tidak mau mereka beli mati (milik pribadi) karena hanya dihargai Rp3,5 juta per hektar. Kami berpatokan pada penjualan sebelumnya, Rp.15 juta per hektar. Akhirya, bersama Max Saimima kami setuju hanya sistem Hak Guna Usaha dengan kontrak, Rp3,5 juta per hektar pertahun,” beber Melly.

Belakangan mereka dibuat kaget, saat tanah ribuan hektar itu mau dibuat sertifikat. Bahkan muncul kasus tindak pidana di polisi terkait penipuan yang melibatkan mantan Raja Nuruwe, Simon Matital. Simon bahkan dijadikan tersangka. ”Pak, Pollo Setiawan melaporkan pak Simon Matital dalam perkara penipuan. Katanya pak Simon Matital sudah menerima uang atas pembelian tanah itu hampir Rp2 miliar,” tandas Melly.

Padahal, kata dia, selama pengurusan tanah ribuan hektar itu, Simon Matital sama sekali tidak terlibat. Yang mengatur transaksi itu, adalah Max Saimima. ”Kami bingung, kok kenapa  pak Simon Matital dilibatkan, bahkan katanya ada kwitansi sebanyak 10 buah yang ditandatanganinya saat pengambilan uang.  Karena itu, kami masyarakat datang mau tanya hal ini. Kami ingin tahu soal pembicaraan awal, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak lagi tanah itu harus dikembalikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Lagi pula, lanjut dia,  pada Desember 2017, tim sepuluh yang dibentuk oleh Max Saimima sudah pernah mendatangi Pollo Setiawan. Pollo berjanji di tahun 2018 akan dibayar lunas. ”Beliau bahkan bilang bahwa jika tidak dibayar maka kepalanya akan dipotong. Eh, kok kenapa sekarang ada kasus di polisi seakan tanah itu sudah dibayarkan kepada pak Simon Matital yang tidak tahu apa-apa dengan pengurusan kami. Karena memang saat itu beliau sudah tidak lagi menjadi raja di Nuruwe,” kesal Melly.

Selain Melly, anggota tim sepuluh lainnya Benony Sisinupuy yang juga mantan sekretaris Negeri Nuruwe menambahkan, ia menduga kwitansi-kwitansi yang dijadikan barang bukti pengambilan uang atas pembelian tanah 1000 hektar yang ada tandatangan Simon Matital sengaja dipalsukan.

Bukti yang kuat adalah, surat keterangan pelepasan hak atas tanah seribu hektar yang juga ditandatangani oleh tim sepuluh dan Max Saimima sebagai notaris. Disana ada cap Desa Nuruwe dan tandatangan Simon Matital yang sangat berbeda.

”Saat itu khan pak Simon Matital sudah tidak jadi raja lagi. Saya kebetulan adalah sekretaris beliau, karena SK pemberhentian saya belum turun. Saya tetap menjalankan tugas sebagai sekretaris. Kok kenapa dalam surat pelepasan hak ada tandatangan pak Simon dan cap desa. Tandatangannya beda, cap desa juga beda alias dipalsukan,” kata Benony.

Benony juga mengatakan, pihaknya bahkan sudah memberikan keterangan kepada polisi yang menangani persoalan ini. Dalam keterangan, dia memastikan Simon Matital tidak tahu apa-apa. Ada dugaan kwitansi-kwitansi serta tandatangan yang ada dalam berkas-berkas pembelian tanah itu adalah palsu, tetapi penyidik tetap bersekukuh.

Terpisah, Simon Matital yang dihubungi wartawan mengatakan pihaknya merasa sangat dirugikan dengan laporan Pollo Setiawan.”Saya sudah melayangkan laporan balik pemalsuan dokumen. Saya bersumpah, saya tidak pernah menerima uang pembelian tanah seribu hektar yang ditangani oleh tim sepuluh. Memang dulu saya juga ada jual tanah ke Pollo Mas namun itu sudah selesai, sudah dibayar lunas. Kwitansi-kwitansi yang dijadikan barang bukti menurut saya itu palsu,” tegas dia.

Matital juga mengatakan, persoalan ini sudah dilaporkannya ke Bareskrim Polri di Jakarta, bahkan kepada Presiden. ”Saya selaku masyarakat merasa sangat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bapak Pollo Setiawan,” tegas Simon Matital.

Selain melapor balik, lanjut Simon, ia melalui pengacara juga akan segera mempraperadilankan Polda Maluku terkait penanganan kasus ini. ”Iya kami sudah mendaftar praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon dan dalam waktu dekat ini akan segera ada sidang. Ini soal harga diri. Jangan kira kita ini orang biasa lalu dimainkan seenaknya saja,” kesal Simon.(UPI)