Nonaktif KIS SBB Untuk Perbaiki Data

by

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menampik adanya usulan nonaktif sekitar 8.532 pemegang Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional. Usulan itu semata hanya untuk memperbaiki adanya tumpang tindih data.

“Jadi ada nama ganda pemegang KIS dan JKN. Ini yang kita perbaiki. Jadi bukan tidak mau membayar. Itu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi usulan itu hanya untuk memperbaiki data,” kata Kepala Dinas Sosial SBB, Josep Rahanten ketika menghubungi ameksOnline.

Temuan tumpang tindih data, kata dia, setelah dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap data yang diterima. “Data yang kami terima, kemudian kita verifikasi lagi. Karena ada yang ganjal. Makanya, kami harus verifikasi untuk memastikan bantuan pemerintah pusat itu tepat sasaran, dan tepat oranh,” ungkap Josep.

Dia mengatakan,  tiap tahun alokasi anggaran untuk KIS dan JKN terus mengalami kenaikan. Dia mencontohkan untuk tahun 2017 dialokasikan dan Rp5 miliar, lalu di tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp6 miliar. “Nah, anggaran ini mesti kita atur agar pembiayaannya tepat orangnya,” sebut dia.

Sebelumnya Kepala BPJS Wilayah Maluku, Afly Latumakulita membenarkan adanya permintaan nonaktif  JKN dan KIS. Dia menjelaskan, atas permintaan Payapo,  tanggal 01 Maret 2019 kartu tersebut telah dinonaktifkan.

” Iya, benar bahwa permintaan bupati SBB adalah menonaktifkan kartu JKN KIS. Dan atas permintaan tersebut pada tanggal 01 Maret 2019 lalu kami telah menonaktifkan kartu tersebut,” kata Kepala BPJS Wilayah Maluku, Afly Latumakulita kepada Ameks Online, Rabu, (13/03).

Dia mengungkapkan, sekira 8.325 ribu kartu JKN KIS milik masyarakat miskin yang telah dinonaktifkan hingga saat ini belum ada pemberitahuan kepada masyarakat yang memegang kartu tersebut. ” Kami telah menyurati Bupati dan Camat agar hal tersebut disampaikan kepada masyarakat agar kartu tersebut tidak digunakan  saat melakukan pelayanan kesehatan ,” bebernya.(yan)