Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu – Ambon Ekspres
Politik

Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu

Ambon, ameksOnline.- Apel Gelar Pasukan Dalam rangka Pengamanan Menghadapi Pemilu tahun 2019 digelar. Apel ini dilakukan serentak diseluruh wilayah di Indonesia. Ini dilakukan, untuk meningkatkan Sinergitas TNI-POLRI dengan Komponen bangsa lainnya guna mewujudkan kemanan dalam Negeri (Kamdagri) yang kodusif.

Apel gelar pasukan itu dilaksanakan di Lapangan Upacara, Letkol Polda Maluku Letkol Pol (P) Chr. L. Tahapary, Tantui, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui, Kecamatan Sirimau kota Ambon.

Bertindak sebagai Pengambil Apel Kapolda Maluku Irjen Royke Lomuwa dan Pangdam XVI/Ptm, Mayjen TNI Marga Taufiq. Komandan Apel Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi.

Hadir dalam acara itu, Kabinda Maluku, Danlantamal IX Ambon, Wakajati Maluku, Danlanud Pattimura, Dandim 1504/Ambon, Sekot Ambon dan Para tokoh agama dan peserta apel sekitar 800 orang.

Amanat Menkopolhukam, Wiranto dibacakan oleh Pangdam XVI/Ptm dan Kapolda Maluku secara bergantian. Pangdam XVI/Ptm mengawali pembacaan amanat tersebut, dan dilanjutkan oleh Kapolda Maluku.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak, yakni 5 (lima) jenis pemilihan
dalam waktu yang bersamaan.

“Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” kata Pangdam.

Sukses atau tidaknya  perhelatan demokrasi, kata dia, sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai
ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.

“Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Kapolda.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan, kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

“Melihat konteks pelaksanaan Pemilu tersebut, sedapat �mungkin opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain,” ujar Kapolda.

Namun sejatinya, lanjut dia, Pemilu Serentak Tahun 2019 memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk
mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional.

“Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalampenyelenggaraan Pemilu disetiap daerah,” cetus mereka.

Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019.

“Kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya,” kata Pangdam.

Berita-berita hoax atau berita bohong, kata Pangdam, yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik
sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dankesatuan bangsa Indonesia.

 

Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan, bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas.

“Pada hari ini kita berkumpul bersama menggelar apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya,” kata Pangdam.

Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam
pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI-Polri ini. (NEL)

Most Popular

To Top