Monopoli Proyek di Balai Jalan Maluku

by

Ambon, ameksOnline.- Ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dugaan suap di Balai Pelaksana Jalan Nasional XVI Maluku-Maluku Utara, tak membuat kendor kolusi dan nepotisme disana. Monopoli justeru kian kencang dilakukan terhadap paket proyek yang di tenderkan.

“Seharusnya, Balai Jalan belajar dari kasus yang pernah terjadi,” kata Koordinator MDW, Mohammad Iksan Tualeka, Jumat (22/3) malam kepada ameksOnline. Dia diminta tanggapannya soal dugaan praktek kotor dalam lelang proyek yang masih dilakukan di BPJN Maluku-Malut.

Informasi yang diterima ameksOnline, paket proyek hanya dikuasai beberapa kontraktor. Padahal di BPJN Maluku-Malut alokasi APBN hampir mencapai Rp1 triliun. Dana jumbo ini untuk membiayai sejumlah proyek jalan dan jembatan di Maluku dan Malut.

Mereka ini sudah dibagi untuk menguasai beberapa wilayah. Di Pulau Seram misalnya, hanya ada rekanan besar. Untuk menguasai lebih dari satu paket, perusahaan lain dipakai agar proyek tak jatuh ke tangan kontraktor lain.

Data yang dimiliki ameksOnline, kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2018 lalu di Pulau Seram. Bos PT Gidion Jaya sudah menguasai dua paket proyek ruas jalan di Seram Bagian Barat, masing-masing Piru-Waisala, dan Piru-Pelita Jaya.

Dalam pelaksanaan paket tahun lalu, PT Gidion Jaya tidak dibekali dengan peralatan yang cukup. Ketentuan pelaksanaan, satu paket harus memiliki satu Asphal Mixing Plant atau AMP. Realisasinya untuk dua proyek, BPJN Maluku-Malut membiarkan PT Gidion Jaya  mengerjakan dua proyek dengan hanya satu AMP.

Praktek ini kembali lagi terjadi di tahun 2019. PT Bilian Raya masih dalam grup Gidion milik Robert Tanner dimenangkan dalam lelang proyek jalan Masiwang-Air Nanang dengan nilai proyek Rp60 miliar. Sementara paket kedua dengan nama yang sama dibiayai dengan anggaran Rp40 miliar dimenangkan oleh PT Cipta Bahagia Utama.

“Tapi jangan salah, PT Cipta Bahagia Utama itu perusahaan pinjaman. Dan yang meminjam informasinya juga dari Gidion grup. Jadi sama saja mereka memenangkan dua paket proyek ruas jalan di Seram Bagian Timur itu.  Dua perusahaan dengan dua paket itu hanya pakai satu AMP juga. Ini menyalahi aturan,” kata sumber ameksOnline di BPJN Maluku-Malut.

Ikhsan Tualeka mengatakan, Proyek infrastruktur jalan di Maluku sudah Ibarat ladang sejumlah pejabat, khususnya di Balai Jalan. Menjadi ladang yang subur bagi terjadinya praktik korupsi. Indikasinya jelas dapat dilihat dari upaya monopoli yang semakin menggurita.

Para oknum pejabat dan pengusaha ini seperti nya tak jera dengan penangkapan yang dilakukan KPK, termasuk yang terkait Projek jalan di Maluku. “kami kira dengan adanya penangkapan KPK beberapa waktu lalu, akan ada efek jera, ternyata tidak,” kata Tualeka menyesalkan.

Fenomena yang belum banyak berubah ini, kata dia, tentu perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku memang patut membuat publik pesimis. “Kami sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil berharap kondisi ini kembali mendapat atensi dari KPK,” kata dia.

Sebenarnya, kata dia, bila kejaksaan atau kepolisian mau bertindak, mengusut dugaan praktik curang dalam sejumlah Proyek jalan di Maluku, monopoli yang tentu berujung pada persaingan tidak sehat, dan biasanya membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi dapat dieleminir.

“Dalam setiap monopoli pasti ada dugaan suap. Tidak mungkin monopoli dapat dibangun tanpa ada kongkalikong, dan kesepakatan itu biasanya dibangun karena ada penyuapan. Parktik suap sulit dihindari dalam kondisi atau realitas yang monopolistik, apalagi dalam projek pembagunan infrastruktur, seperti jalan,” pungkas Tualeka. (yan)