Ada Apa Antara BPJN dan Gidion Grup? – Ambon Ekspres
Berita Utama

Ada Apa Antara BPJN dan Gidion Grup?

Hasil penawaran, PT Cipta Bahagia diurutan delapan justeru ditetapkan sebagai pemenang lelang di BPJN Maluku-Maluku Utara. -ist-

Ambon, ameksOnline.- Lelang secara online tak menjamin prosesnya professional. Tetap saja ada kelemahan. Kelemahan itu yang dimanfaatkan panitia untuk memenangkan kontraktor tertentu, meski syarat tak dipenuhi.

Lelang dua paket proyek di ruas Jalan Masiwang-Air Nanang yang dibelah menjadi satu dan dua dengan total anggaran dari APBN lebih dari Rp100 miliar tahun 2019 itu, diarahkan sejak awal untuk dimenangkan PT Bilian Raya, dan PT Cipta Bahagia Utama. Proyek ini dilelang oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional XVI Maluku-Maluku Utara.

Indikasinya, ada dua. Pertama untuk Paket Kedua Jalan Masiwang-Air Nanang di Kabupaten Seram Bagian Timur, nilainya mencapai Rp66 miliar. Nilai penawaran terendah proyek ini adalah, PT Bilian Raya Rp54.419.580.109. “Bilian Raya kan Gidion Grup juga,” kata sumber ameksOnline.

Sementara penawar tertinggi, adalah PT Cipta Bahagia Utama sebesar Rp61.353.612.127. Perusahaan ini juga berada pada urutan buncit atau delapan dari delapan perusahaan yang ikut ajukan penawaran.

Saat penetapan pemenang lelang, justeru PT Bilian Raya berada diurutan kedua, sementara PT Cipta Bahagia justeru ditetapkan sebagai pemenang. “Aneh toh? Ini memang sudah diskenariokan. Jadi ini proyek arahan, dan diketahui Kepala Balai yang baru,” kata sumber lain di BPJN Maluku-Maluku Utara.

Skenario berikutnya, kata sumber ini, pada lelang paket pertama untuk Jalan Masiwang-Air Nanang dengan nilai proyek Rp40 miliar, pemenangnya adalah PT Bilian Raya. Perusahaan ini merupakan Grup Gidion. “Di lelang paket pertama, PT Bilian Raya di urutan pertama, dan Cipta Bahagia di urutan kedua. Anda lihat, dua paket ini perusahaannya di bolak balik saja,” kata dia.

Menurut dia, PT Cipta Bahagia ini, perusahaan dari luar Maluku. Namun dipakai oleh Gidion Grup untuk ikut dalam lelang. “Cipta Bahagia itu dipakai Gidion Grup. Tujuannya hanya mengelabui saja, agar tidak diketahui publik. Panitia dan Kepala Balai tau itu lah. Kalau mereka bilang tidak tahu, itu bohong besar,” kata sumber itu lagi.

Kenapa harus Gidion Grup  mengerjakan proyek itu? Sumber ini mengungkapkan, “Begini, Gidion Grup ini sudah punya orang dalam. Tak ada yang namanya tender murni. Itu omong kosong. Kedua, Grup ini hanya punya satu Asphal Mixing Plant atau AMP,” terang dia.

Dalam aturan pelelangan, kata dia, setiap paket proyek harus punya  satu Asphal Mixing Plant atau AMP. Kalau dua paket, harus punya dua AMP. “Aturannya seperti itu. Nah, proyek diarahkan ke Gidion Grup, karena mereka hanya punya satu AMP. Satu AMP ini melayani dua paket proyek, karena berdekatan. Begitu skenarionya,” tandas dia.

Menurut dia, lelang itu hanya menguntungkan kontraktor, negara justeru dirugikan. Selain kontraktor, dari panitia lelang hingga Kepala Balai semua dapat jatahnya. “Jadi tidak ada istilah kapok di Balai Jalan, meski KPK sudah pernah membongkar kasus suap di Balai,” ungkap sumber ini.

Sebelumnya koordinator MDW, Mohammad Ikhsan Tualeka mengatakan, Proyek infrastruktur jalan di Maluku sudah Ibarat ladang sejumlah pejabat, khususnya di Balai Jalan. Menjadi ladang yang subur bagi terjadinya praktik korupsi. Indikasinya jelas dapat dilihat dari upaya monopoli yang semakin menggurita.

Para oknum pejabat dan pengusaha ini seperti nya tak jera dengan penangkapan yang dilakukan KPK, termasuk yang terkait Projek jalan di Maluku. “kami kira dengan adanya penangkapan KPK beberapa waktu lalu, akan ada efek jera, ternyata tidak,” kata Tualeka menyesalkan.

Fenomena yang belum banyak berubah ini, kata dia, tentu perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku memang patut membuat publik pesimis. “Kami sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil berharap kondisi ini kembali mendapat atensi dari KPK,” kata dia.

Sebenarnya, kata dia, bila kejaksaan atau kepolisian mau bertindak, mengusut dugaan praktik curang dalam sejumlah Proyek jalan di Maluku, monopoli yang tentu berujung pada persaingan tidak sehat, dan biasanya membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi dapat dieleminir.

“Dalam setiap monopoli pasti ada dugaan suap. Tidak mungkin monopoli dapat dibangun tanpa ada kongkalikong, dan kesepakatan itu biasanya dibangun karena ada penyuapan. Parktik suap sulit dihindari dalam kondisi atau realitas yang monopolistik, apalagi dalam projek pembagunan infrastruktur, seperti jalan,” pungkas Tualeka. (yan)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top