BUMN akan Kuasai Gunung Botak – Ambon Ekspres
Berita Utama

BUMN akan Kuasai Gunung Botak

Kunjungan Kapolda Maluku ke Gunung Botak, saat penghijauan disana beberapa waktu lalu. -Lutfi Heluth-

 

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah Pusat berencana mengambil alih pengelolaan tambang emas di Gunung Botak Pulau Buru, dengan menyerahkan hak pengelolaan kepada BUMN. Masyarakat setempat juga akan dilibatkan. Regulasi pengelolaan juga sudah disiapkan.

Hal ini terungkap dalam kunjungan Kepala Polda Maluku Irjen Royke Lumowa, Selasa (27/3) ke Buru mendampingi  tim dari Kemenko maritim, polhukam, lingkungan hidup, ESDM, dan dua BUMN. Mereka kembali mendatangi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Kepada tim dari kementerian di Puncak Gunung Botak, Kapolda mengaku hingga kini aktivitas pertambangan di Gunung Botak benar benar telah terhenti.

“Memang saat proses penutupan tidak serta merta terlaksana dengan baik. Ada beberapa penambang yang diam-diam masuk melakukan penggalian. Tapi perlahan lahan kita tangani dan hasilnya saat ini sudah dipastikan tidak ada lagi aktivitas,” Ungkap Kapolda melalui rekamannya yang diterima ameksOnline  tadi malam.

Saat ini, tambah Jenderal Bintang Dua yang konsen di persoalan kelestarian lingkungan ini, telah menata kembali Gunung Botak dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan tersebut. “Kemarin kami sudah melakukan penanaman pohon. Diharapkan dapat melindungi kawasan ini,”jelasnya.

Deputi Kemenko Maritim Nurdin Jamaluddin mengaku, Pulau Buru kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Khusus pertambangan emas. Namun pemerintah lebih mementingkan aspek kelestarian lingkungan.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, tambah dia, kurang lebih 15 ribu penambang ilegal sempat mengelola kawasan tersebut. Tapi dalam aspek ekonomi, tidak ada manfaat sama sekali terhadap pembangunan di daerah ini.

“Kita lihat sepanjang jalan sampai disini tidak terlihat pembangunan berarti bagi masyarakat semua. Namun dibalik itu semua, penggunaan zat zat kimia berbahaya menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Pulau Buru, kata dia, kecil dan berada di tengah perairan laut Banda. Daya dukungnya terbatas sehingga pencemaran lingkungan harus bisa dikendalikan. Ini sesuai keluarnya minamata convention yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU nomor 11 Tahun 2017 tentang pengurangan penggunaan merkuri.

“Pada dasarnya kita sudah tidak boleh lagi menggunakan bahan bahan kimia dalam kegiatan penambangan dalam hal ini emas,”jelasnya.

Upaya pemerintah yang ditangani langsung oleh Kapolda Maluku dinilai telah membuahkan hasil yang sangat baik. Jajaran Polda Maluku dibantu Pemda berhasil menutup kawasan ini.

“Pak Kapolda beserta dan jajarannya didukung oleh Pemda sudah berhasil menutup sama sekali kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Gunung Botak ini. Kita saksikan bersama tidak ada satupun kegiatan penambangan emas ilegal,”ujarnya.

Poin penting kedatangan tim di GB setelah penindakan penegakan hukum, dan pengelolaan isu-isu sosial, adalah apa yang akan dilakukan di kawasan tersebut.

“Tadi saya mengatakan dengan adanya Sumber Daya Alam, hendaklah dimanfaatkan sebaik baiknya demi kemaslahatan masyarakat luas. Jadi keberadaan emas di kawasan ini sebaiknya tidak kita nafikan. Itu tidak baik. Agar memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat,”jelasnya.

Dia menjelaskan, pengelolaan yang baik seharusnya melalui satu mekanisme tata kelola penambangan yang profesional. Untuk itu, pemerintah sedang memikirkan opsi untuk memberikan “hak pengelolaan” emas di GB dan sekitarnya kepada perusahaan yang memang sudah berpengalaman dengan reputasi yang baik, dan juga mengikutsertakan masyarakat luas.

Terobosan penting sedang diupayakan adalah agar masyarakat yang pernah merasakan manfaat keberadaan emas di kawasan ini, tidak hilang begitu saja. Sehingga yang sedang diupayakan nanti adanya korporasi badan usaha,  yang mempunyai hak pengelolaan, tidak hanya sumber daya emasnya, tapi pengelolaan kawasan.

“Artinya akan melibatkan masyarakat setempat. Itu regulasinya sudah ada, tinggal kita upayakan melengkapi regulasi yang ada dan saat ini kita membahasnya kira kira akan menjadi Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), akan kita tambahkan dengan aspek aspek pengelolaan kawasan, lingkungan serta pelibatan masyarakat,”jelasnya.

Kemenko Maritim, tambah Jamaluddin, akan berkoordinasi dengan bidang energi dari SDM, dan kemenkopolhukam, untuk isu-isu aspek keamanan dan politik.

“Dalam kunjungan kerja kali ini kami mengenal Antam dan PT. Timah dan mengajak sekaligus untuk melihat kondisi disini seperti apa saja. Kita akan mengusulkan agar teman-teman ESDM mempertimbangkan untuk menugaskan salah satu dari BUMN tambang itu untuk mengenal sumber daya alam dan kawasan ini,” tandasnya. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top