Bansos Juga Tanggung Jawab Polisi

by

Ambon, ameksOnline.- Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) Program Keluarga Hatapan (PKH) E – Learning Tahun 2019, Jumat (5/4)  di selenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua.

Kegiatan itu dilaksanakan, di Lantai VII Ruang Pertempuan di Hotel Every Bright Jl. Cendrawasih No 20 Kelurahan Rijali Kecamatan, Sirimau Kota Ambon.

Hadir dalam giat itu, Kadis Sosial Maluku, Danramil Sirimau Mayor Inf. Ibrahim Amin, Kasat Binmas Polres Ambon dan P.p Lease. AKP. W B. Minanlarat, Kadis Sosial Kota Ambon, Pejabat Struktural BBPPKS Jaya Pura, Para Nara Sumber dan Fasilitaror Diklat Elianing P2K2 tamu undangan dan peserta diklat sekira 102 Orang.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) merupakan, proses belajar peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berupa pemberian dan pembahasan lnformasi praktis di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial lansia dan penyandang disabilitas yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. P2K2 ini akan diberikan kepada seluruh peserta PKH baik yang baru maupun lama.

Program ini dihadiri bukan saja untuk memberikan bantuan uang tunai bersyarat, akan tetapi PKH juga marupakan program untuk memberikan advokasi bagi keluarga sangat miskin agar hak-hak dasar mereka terpenuhi, khususnya untuk aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

P2K2 merupakan alternatif solusi dalam penyempurnaan Program Keluarga Harapan agar mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Penyusunan Program P2K2 dimulai sejak tahun 2013 dari tahap assessment, perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan Kementerian Soslal, Bappenas, Kementerian Kesehatan, World Bank Unicef dan Australia Aid.

“Tanggung jawab bantuan sosial adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Apabila ada penyalah gunaan  bansos dan nantinya di tindak lanjuti oleh Polisi dan di tindak lanjuti serta ada keputusannya dan mampu kerugian negara, sanksi administrasi atau demosi, dan nantinya keputusan tersebut ada pada instansi atau lembaga bukan ke Polisi,” kata Kasat Binmas Polres P Ambon dan Pp Lease, AKP W.B Minanlarat kepada Ameks Online, siang ini.

Struktur penegakan Bansos kita dari tingkat Polda, Polres, Polsek sampai ketingkat Desa/Negri dan kelurahan Aman, ada bhabinkamtibamas dan bhabinsa dalam pendampingan dalam lapangan. “Bantuan sosial merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelas dia. (NEL)