KPU Batasi Undangan, LBH Sebut Pembatasan – Ambon Ekspres
Berita Utama

KPU Batasi Undangan, LBH Sebut Pembatasan

Ambon, ameksOnline.- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ambon menyoalkan pembatasan undangan KPU Provinsi Maluku kepada media massa untuk Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pemilu 17 April. KPU membantah telah membatasi akses informasi bagi pers. Begini duduk perkaranya.

Dalam rangka pemantapan kesiapan pemilu 2019, KPU Maluku mengundang pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah Provinsi Maluku, Pangdam XIV Pattimura, Kapolda Maluku, Bawaslu, para rektor universitas, Telkom, PLN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pers untuk mengikuti Rakor di Hotel Santika, Kamis (10/4).

Undangan pers ini memang hanya untuk RRI Ambon, TV RI Ambon, tujuh koran yakni Ambon Ekspres, Siwalima, Rakyat Maluku, Spektrum, Kabar Timur, Berita Kota dan Suara Maluku. Tiga organisasi pers yakni AJI Ambon, IJTI Maluku dan PWI Maluku serta asosiasi media siber AMSI Maluku turut diundang.

LBH Pers Ambon melalui siaran pers, Kamis (11/4) menerjemahkan sikap KPU Maluku sebagai pembatasan akses informasi bagi media dengan hanya mengundang media-media tertentu.

“LBH Pers menerima laporan adanya akses media yang dibatasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang menyebutkan pembatasan undangan Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan dalam proses pemilu salah satunya adalah media massa, pada Hari Rabu 10 April 2019 yang digelar di salah satu hotel di Kota Ambon. Padahal di Maluku terdapat puluhan media online, radio serta TV lokal dan TV berjaringan yang telah melaksanakan tugas jurnalistik selama proses pemilu berlangsung dalam setiap tahapannya,”kata Iqbal Taufik, Sekjen LBH Pers Ambon dalam rilis tersebut.

LBH menuding membatasi undangan media massa artinya menutup akses informasi publik. Padahal, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang notabene adalah lembaga demokrasi.

LBH Pers Ambon mengakui, selama ini dalam proses peliputan, KPU Maluku selalu memberi ruang liputan yang cukup bebas, meski pada beberapa hal sedikit tertutup. Namun dengan cara pemilihan media tertentu yang dihargai secara lembaga, jelas menunjukkan KPU Maluku belum profesional secara lembaga.

Data LBH Pers Ambon menyebutkam, sekira 20 media online, 7 koran, 6 media TV lokal, dan 8 radio di Maluku. Berdasarkan Pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahjun 1999 tentang pers, media massa memiliki tugas dan tanggungjawab kepada publik.

Bukan Undangan Liputan

Komisioner KPU Maluku, Almudatsir Sangadji menjelaskan, undangan yang disebar kepada media-media tersebut dan lembaga profesi jurnalis hanya dalam rakor kesiapan pemilu, bukan untuk liputan. Dalam rakor itu, KPU meminta pendapat dan masukan dari media perihal kesiapan pemilu 17 April.

“KPU sama sekali tidak membatasi akses informasi. Harus dipisahkan, bahwa ada kegiatan rakor untuk mendengarkan pendapat dan masukan, bukan undangan meliput. Jadi, jangan dikaitkan dengan pembatasan akses informasi soal pemilu hanya karena sebagian media tidak diundang. Ini yang harus diluruskan,”jelas dia saat dikonfirmasi.

Dalam UU Pers, lanjut dia, wartawan berhak mencari dan mengolah informasi, kemudian memberitakannya. Jurnalis tidak harus menunggu pemberitahuan atau undangan, baru melakukan peliputan.

“Jadi, mau diundang maupun tidak undang, selama kegiatan itu bernilai berita, hak media untuk meliput. Kecuali ada media yang sama sekali ditutup aksesnya di KPU Maluku. Kan, bukan seperti itu,”papar mantan jurnalis itu.

Almudatsir menegaskan, selama ini KPU Maluku terbuka kepada publik. Pers diberi ruang untuk mengakses informasi. Meski begitu, KPU mengapresiasi kritik LBH Pers.

“KPU mengapresiasi kritikan itu. Cuman kami perlu mendudukan perspektifnya seperti tadi. Jangan dibawah konteksnya ke sana (pembatasan akses informasi). Ke depan kami akan mempertimbangkan masukan-masukan itu,”pungkasnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top