Bupati, Ramai Bangun Dinasti Politik – Ambon Ekspres
Berita Utama

Bupati, Ramai Bangun Dinasti Politik

Ambon, ameksOnline.- Dinasti politik terus dibangun di beberapa kabupaten di Maluku. Tak hanya di Maluku Tengah, Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga dinasti itu mulai dibangun. Semuanya melalui kontestasi pemilihan umum 2019.

Di Buru Selatan, Bupati Bursel Tagop Soulisa mendorong isterinya, Safitri Soulisa menjadi anggota DPR, juga adiknya sebagai anggota DPRD Maluku. Kendaraan yang dipakai, PDIP. Sementara di Kepulauan Tanimbar (dulunya MTB), Bupati Petrus Fatlolon juga mendorong kerabat dekatnya.

Kerabat bupati, diantaranya Tarcius Fatlolon yang maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem (adik Bupati). Alosiun Fatlolon juga adik Bupati, serta Yohanes Fatlolon, anak bupati. Keduanya maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Partai Demokrat.

Ketiganya disebut-sebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Petrus Fatlolon,  termasuk pengerahan logistik dan para ASN kabupaten Tanimbar dan perangkat dibawahnya. Tujuannya untuk memastikan kemenangan kerabatny itu.

Pengamat Kebijakan Publik dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran, mengatakan tujuan dibangunnya dinasti politik, agar praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap subur.

Menurut dia, keberanian untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah biasanya dibarengi dengan upaya nepotisme. Yakni menempatkan keluarga atau kolega baik pada pos strategis  pemerintahan ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Saya menemukan beberapa kasus dimana para Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, biasanya dibarengi dengan upaya penguatan rezim atau politik dinasti. Dan temuan saya pada pemilu legislatif 2019 ini ada beberapa kerabat bahkan anak kandung Bupati maju sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” terangnya.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon sendiri sudah dilaporkan atas dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia dilaporakan masyarakat Kepulauan Tanimbar terkait kasus proyek pembangunan Jalan  serta rasionalisasi anggaran daerah (APBD) Kabupaten Tanimbar (Maluku Tenggara Barat) Tahun 2018.

“Saya sendiri sempat memeriksa berkas laporan dugaan tindak pidana korupsi itu. Sebagai orang hukum tentunya saya bisa menyimpulkan alat bukti yang dilampirkan dalam laporan-laporan itu, saya rasa cukup untuk menjadikan Bupati sebagai Tersangka,” jelas Nasrul.

Nasrul menjelaskan, ada ketidakjelasan dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap perkara korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kepulauan Tanimbar dan keluarganya.

“Mayoritas masyarakat kabupaten Kepulauan Tanimbar  saat ini menggantungkan masa depan kabupaten mereka pada kemauan dan kemampuan aparat penegak hukum baik itu KPK, kejaksaan ataupun Kepolisian,” tegas Nasrul.(yan)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top