PKS akan Somasi Kades Wamkana

by

Ambon, ameksOnline.- Tim kuasa  hukum DPW Partai Keadilan sejahtera Maluku akhirnya menyikapi intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan terhadap sejumlah warganya, termasuk tokoh agama. Langkah awal, somasi akan disampaikan kepada Helmi Nurlatu sebagai Kades.

Kades Wamkana, Helmi Nurlatu mengintimidasi seorang tokoh agama, dan mengancam akan memecat 10 tenaga honorer desa. Bahkan dia sudah melakukan pemecatan terhadap John Mama yang bertugas mengawasi lampu desa. John dituduh telah mencoblos calon anggota legislatif DPRD Maluku dari PKS nomor urut 1.

Sementara arahan Helmi Nurlatu pada kandidat lain. Informasi yang diperoleh ameksOnline, Helmi mengarahkan warganya untuk memilih kandidat tertentu. Namun, mayoritas penduduk lebih memilih melaksanakan pilihan politiknya sesuai dengan preferensi pilihannya.

“Jadi pak Kades itu sebelum pencoblosan mengarahkan warga untuk memilih kandidat tertentu. Namun saat perhitungan suara, rupanya, warga memilih kandidat lain. Mereka lebih memilih sesuai kepentingan politiknya, tanpa mau diintimidasi,” ungkap dia.

Ketua tim kuasa hukum DPW PKS Maluku, Dudi Sahupala mengatakan, Pemilihan umum merupakan media konstitusional yang disediakan negara. Tujuannya, menampung aspirasi warga negara terkait mekanisme pergantian presiden/wakil presiden dan keanggotaan DPR, DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten kota.

“Karena itu, intimidasi dan segala bentuk pengekangan kebebasan menentukan pilihan politik dalam pemilu adalah, perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Perbuatan kepala desa secara spesifik mengarahkan masyarakat untuk memilih peserta pemilu tertentu adalah perbuatan melanggar hukum karena kepala desa harus netral dan tidak menunjukan keberpihan pada peserta pemilu tertentu,” terang Dudi.

Dia juga menyinggung soal ancaman Helmi yang akan menarik bantuan pemberdayaan pemerintah. Kata dia, program pemberdayaan masyarakat melalui apapun mekanismenya, adalah bukti kehadiran negara untuk melaksanakan hajat hidup orang banyak serta upaya perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (amanat konstitusi).

Karena itu, menarik kembali bantuan pemberdayaan masyarakat, disebut Dudi sebagai tindakan melawan kehendak pemerintah.  “Kami memandang bahwa indikasi tindakan yang dilakukan kepala desa, adalah tindakan premanisme yang harus berhadapan dengan hukum,” kata dia.

Tim hukum dan advokasi DPW PKS Maluku siap untuk melakukan pendampingan hukum kepada para korban. “Ini hanya untuk memastikan bahwa hak-hak politik dan hukum maupun hak dalam kehidupan bermasyarakat mereka terpenuhi,” pungkas Dudi.(yan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *