Kepala Daerah ‘Bandel’ Bisa Disanksi

by

Ambon, ameksOnline.- Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor di Maluku belum dipecat. Kepala daerah yang tidak melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bakal disanksi.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencatat, ada 14 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan ASN di Maluku. Namun, hingga sekarang baru 5 ASN mendapatkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

PNS korup di Maluku untuk PTDH yakni tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ada 4 kasus, Maluku Tengah 2 kasus, Kepulauan Aru 1 kasus, Maluku Tenggara 1 kasus, Kota Ambon 1 kasus, dan Pemerintah Provinsi Maluku 5 kasus.

Pemecatan ASN koruptor yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKB ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Asosiasi Sekretaris Daerah.

Namun, putusan MK nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 justru menguatkan SKB yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana itu.

Putusan tersebut juga menjawab gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun 2012 dengan menggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Putusan ini menyebutkan, pemberhentian PNS dengan tidak hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan

“Putusan MK tersebut memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah Inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar dalam rilis resmi yang diterima Ambon Ekspres, Sabtu (27/4).

Bahtiar mengatakan, SKB tiga menteri bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Dengan demikian, SKB tersebut masih sejalan dengan putusan MK.

Olehnya itu, Bahtiar meminta kepala daerah untuk segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 April 2019. Itu merupakan perintah Pasal 87 Ayat (4) huruf b, yang berbunyi, bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Salah satu tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah Tipikor.

“SKB tersebut sejalan dengan putusan MK dan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tanggal 30 April 2019,” tegas Bahtiar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah MK yang menyatakan bahwa ASN yang sudah berkuatan hukum tetap tersangkut kasus korupsi alias koruptor, bisa dipecat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS.

“Itu putusan yang perlu di apresiasi. Karena masih ada 1.466 PNS atau ASN yang sudah divonis tapi masih digaji negara. Anggaran membengkak hanya untuk membayar orang-orang yang terbukti melakukan korupsi,” kata peniliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan seperti dikutip Jawapos.com, Minggu (28/4).

Terancam Digugat

Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga mengaku, hingga saat ini belum memecat ASN koruptor. Ia berdalih, masih dalam proses. “Kan ada prosedurnya. Kita masih menunggu,”singkat Gonga kepada wartawan usai rapat paripurna dalam rangka pidato gubernur Maluku terpilih di ruang rapat DPRD Maluku, Senin (29/4).

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Sherlock Halmes Lekipiouw mengatakan, putusan MK merupakan putusan tertinggi yang wajib dieksekusi. Bagi kepala daerah yang tidak taat bisa disanksi.

“Putusan MK sifatnya clear and clean. Artinya, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk menunda-nunda pemcetan secara tidak terhormat terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, atau kejahatan korupsi. Karena, demikian ada sanksinya, sebagaimana diatur dalam UU nomor 12, pasal 6,7,8,dan 9 terkait Administrasi Negara, yang mewajibkan kepala daerah tunduk terhadap putusan MK. Ini rawan, kepala daerah DAPAT Digugat di Pengadilan TUN apabila tak acuh dalam menjalankan putusan tersebut,” tegas Sherlock saat dihubungi Ambon Ekspres, tadi malam.

Selain itu, sanksi administratif juga ditegaskan dalam surat petunjuk MenPAN-RB dengan nomor B/50/M.SM.00.00/2019. Surat yang ditandatangani Menteri PAN-RB Syafruddin tersebut tertanggal 28 Februari 2019 dan ditujukan kepada para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Dalam surat itu, dikatakan juga bahwa batas pemecatan paling lambat 30 April 2019. Terhadap PPK dan PyB (Pejabat yang Bersangkutan) yang tidak melaksanakan PDTH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Sherlock, persoalan hukum yang diuji di MK telah selesai. Dan MK berpendapat, dalam kasus tindak pidana korupsi dalam jabatan, ASN yang terlibat korupsi, harus di berhitkan tidak terhormat.

“Putusan ini hubungannya dengan hukum tata negara. Maka MK tak memiliki lembaga eksekutor. Sehingga, berkaitan dengan UU Nomor 12 tentang pembentukan perundang-undangan untuk daerah wajib menjalankan edaran Kemendagri atas putusan MK tersebut,” jelas Sherlock.

Mestinya pemerintah daerah tidak lagi mempunyai alasan hukum untuk menunda PDTH terhadap ASN yang terlibat korupsi. “Jadi tidak lagi ada alasan bagi pemda untuk menunda PDTH. Itu wajib,” tandas Sherlock. (TAB/NEL/ERM)