Pendidikan Maluku Dibawah Ancaman

by

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah pusat akan menghentikan alokasi Bantuan Operasional Sekolah di tahun 2020, bila tidak ada upaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan di tahun 2019. Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus lebih serius menata pendidikan di Maluku.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) SM Provinsi Maluku, Abidin Wakano kepada ameksOnline. Dia mencatat, ada beberapa masalah yang butuh solusi, kualitas guru yang rendah, ketimpangan distribusi tenaga pendidik antar daerah, dan ketersediaan sarana pendidikan.

disampaikan Kualitas guru masih menjadi masalah yang belum terpecahkan, disamping ketimpang distribusi antar daerah. Pemerintah juga diingatkan untuk menambah prasarana pendidikan.

Delapan  standar pendidikan itu, adalah standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

” Delapan standar tersebut harus dipenuhi untuk memenuhi akreditasi sekolah sesuai dengan Surat Edaran Diksadmen Nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menegah (Dapodik),” kata Abidin Wakano.

Penghentian alokasi BOS akan dilakukankepada sekolah yang gagal memenuhi akreditasi. Maluku mendapat kuota 1050 dari total 1400-an Sekolah atau Madrasah negeri dan swasta untuk diakreditasi. “Jika disalah satu kabupaten atau kota banyak sekolah yang tak lolos akreditasi hingga tahun 2020, maka tak mendapatkan dana BOS,” tandas dia.

Dia mengingatkan, rendahnya akreditas akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah. Kegagalan akreditasi di tahun 2020, Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi sasarannya dibidang pendidikan. Tiga hal yang diingatkan oleh Dirjendikdasmen yakni mulai tahun anggaran 2020 BOS hanya akan dialokasikan bagi satuan dasar pendidikan yang sudah terakreditasi selama tiga tahun berturut-turut.

Sekolah itu juga harus memiliki siswa kurang dari 60. Jika tidak dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Sedangkan sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS, termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id, dapa diminta secara tertulis.

Tim BOS dapat meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke sekolah untuk menunda pengambilan BOS dan rekening sekolah. Sebagai ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) SM Provinsi Maluku, dia menyambut penuh optimisme kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan wakil Gubernur Maluku, agar dapat memperbaiki mutu pendidikan.

Untuk mengatasi pendidikan, kata dia, dibutuhkan strategi dan inovasi baru yang tepat sasaran sesuai dengan problem dan tantangan pendidikan yang sedang dialami daerah ini. ” Permasalahan pendidikan saat ini adalah belum meratanya infrastruktur pendidikan, dan minimnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga sangat berpengaruh pada standar pendidikan lainnya,” ungkapnya.

Masalah tersebut kata dia, dikerenakan tantangan kewilayah Maluku yg berciri archipelago (kepulauan) yg terdiri dari kurang lebih 1.340 buah pulau. ” Olehnya itu, diharapkan Gubernur Maluku, Murad Ismail dapat merubah terobosan agar merubah kebijakan pembangunan pusat terhadap Maluku yang selama ini masih terkesan didominasi paradigma kontinental,” pintanya.

Dia mengingatkan, paradigma pembangunan kontinental tersebut berdampak sangat signifikan terhadap pemerataan mutu pendidika di Maluku. ”  Dengan memperingati hari pendidikan nasional, maka saatnya kita bertransformasi dari paradigma politik keleuasaan ke politik kesejahteraan. Dimana untuk  mewujudkan hal tersebut sangat tergantung pada kualitas SDM, dan kualitas SDM ditentukan oleh mutu pendidikan yang kita miliki,” pungkasnya. (AKS)