Bagi-bagi Fee di Paket Proyek BPJN

by

Ambon, ameksOnline.- Setelah terungkap kejahatan dalam tender paket proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Maluku-Maluku, kini isu tak sedap kembali terungkap. Ada dugaan janji fee kepada sejumlah pejabat di Balai.

Paket Jalan Air Nanang-Masiwang II di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai proyek Rp65 miliar. Proyek ini diduga dikerjakan Tanjung dan Banjar Nahor dengan menggunakan bendera PT Cipta Bahagia Utama.

“Kesalahan fatal panitia, adalah menempatkan PT Bilian Raya sebagai pemenang cadangan, sementara PT Cipta Bahagia Utama menjadi pemenang pertama. Kalau Bilian Raya ditetapkan juga jadi pemenang, itu artinya perusahaannya tidak bermasalah. Lalu kenapa tidak ditetapkan sebagai pemenang,” kata salah satu kontraktor.

Sumber lain mengungkapkan, adanya janji pemberian fee dalam paket proyek dalam tender ini. Pembagian fee bahkan mencapai 18 persen hingga 20 persen dari total nilai proyek. “Itu lah kenapa, penawarannya dibikin tidak turun jauh. Karena kontraktor harus memberikan fee kepada pejabat di balai sampai kementerian,” kata sumber ini.

Menurut dia, janji sampai pembagian fee ini sudah dipraktekkan sejak lama. Namun ada pola baru yang dilakukan. “Kalau dulu fee diberikan sebelum pekerjaan dimulai. Kini fee lebih banyak diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Dan biasanya punya jedah waktu cukup lama. Ini untuk menghindari diteksi KPK,” kata dia.

Soal fee 18 persen hingga 20 persen, kata sumber ini, biasanya dibagi merata antara oknum pejabat di Kementerian PUPR, lalu Kepala BPJN, Satker, PPK, hingga Pokja tender. “Jadi proyek disana itu hanya soal bagimana bagi fee. Dan bagaimana kontraktor dekat dengan pejabat di kementerian PUPR dan pejabat di Balai” pungkas dia.

Sebelumnya koordinator MDW, Mohammad Ikhsan Tualeka mengatakan, Proyek infrastruktur jalan di Maluku sudah Ibarat ladang sejumlah pejabat, khususnya di Balai Jalan. Menjadi ladang yang subur bagi terjadinya praktik korupsi. Indikasinya jelas dapat dilihat dari upaya monopoli yang semakin menggurita.

Para oknum pejabat dan pengusaha ini seperti nya tak jera dengan penangkapan yang dilakukan KPK, termasuk yang terkait Projek jalan di Maluku. “kami kira dengan adanya penangkapan KPK beberapa waktu lalu, akan ada efek jera, ternyata tidak,” kata Tualeka menyesalkan.

Fenomena yang belum banyak berubah ini, kata dia, tentu perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku memang patut membuat publik pesimis. “Kami sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil berharap kondisi ini kembali mendapat atensi dari KPK,” kata dia.

Sebenarnya, kata dia, bila kejaksaan atau kepolisian mau bertindak, mengusut dugaan praktik curang dalam sejumlah Proyek jalan di Maluku, monopoli yang tentu berujung pada persaingan tidak sehat, dan biasanya membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi dapat dieleminir.

“Dalam setiap monopoli pasti ada dugaan suap. Tidak mungkin monopoli dapat dibangun tanpa ada kongkalikong, dan kesepakatan itu biasanya dibangun karena ada penyuapan. Parktik suap sulit dihindari dalam kondisi atau realitas yang monopolistik, apalagi dalam projek pembagunan infrastruktur, seperti jalan,” pungkas Tualeka. (yan)