Cendekiawan: Masyarakat Maluku Tidak Terpengaruh Aksi People Power

by

Ambon,AmeksOnline- Kegaduhan politik Pilpres 2019 masih berlangsung, dan akan mencapai klimaksnya pada 22 Mei. Pada hari itu, KPU akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Pada hari itu pula, direncanakan ada gerakan People Power oleh kubu pendukung capres cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Gerakan ini diserukan pertama kali oleh Amien Rais, Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Alasan seruan dan rencana aksi pada 22 Mei nanti,karena kubu pasangan Prabowo-Sandidaga menduga terjadi kecurangan pemilu (Pilpres) secara terstruktur, sistematis dan masif (TMS). Seruan Amien Rais ini ‘membakar’semangat pendukung, untuk menggelar serangkaian aksi.

Pemerintah merespon gerakan ini dengan memperketat pengamanan di Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Bahkan Kapolri mengerahkan polisi dari daerah, termasuk Maluku untuk ke Jakarta mengamankan jalannya aksi demontrasi nanti.

Lalu, bagaimana dampaknya ke Maluku? sejumlah akademisi dan cendekiawan menilai, eksesnya tidak sampai ke Maluku.

“Orang Maluku melihat persoalan Pilpres sama dengan mereka melihat persoalan yang ada di sini. Jadi, Jakarta boleh ribut, saya meyakini tidak akan terjadi sesuatu di Ambon (Maluku),”kata akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Usman Thalib dalam Bacarita Ulama dan Cendekiawan Muslim Maluku yang digelar Ambon Reconsiliation and Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon di Hotel Pasific, Sabtu (18/5).

Sejarawan Maluku ini mengatakan, hal ini disebabkan Maluku memiliki kearifan lokal Pela Gandong yang jadi penengah. “Pendekatan budaya masih bisa kita pakai. Pela Gandong, misalnya, untuk upaya mempersatukan,”tandasnya.
Direktur ARMC Abidin Wakano juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, politik hanyalah pertarungan kepentingan. Jangan sampai masyarakat hanyalah wayang-wayang yang dimainkan oleh elit sebagai dalang untuk kepentingan mereka saja.

“Mungkin saja kita berkelahi di satu sisi, para dalang-dalang politik ini akan cipika-cipiki (cium pipi kanan cium pipi kiri) di sisi lain. Dalam konteks politik kekuasaan, hampir tidak ada kawan abadi dan lawan abadi. Jangan sampai kita hanya sebagai wayang-wayang politik yang dibenturkan dan kemudian meretakan tatanan sosial dan kemasyarakatan kita,”ucapnya.

Ia mengingatkan masyarakat Maluku memperkuat benteng kulturalisme dan nasionalisme untuk mencegah dampak konstalasi politik nasional yang masih memanas.

“Ditengah-tengah pertarungan politik yang luar biasa ini, ketakutan kita adalah pendarahan di ranah sosial-keagamaan. Kalau benteng kultur kita tidak kuat, benteng nasionalisme kita tidak kuat, lalu kita mengatakan politik dalam konteks ini final dan saya kira itu membahayakan,”jelasnya.

Kalau pun ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, seharusnya diselesaikan sesuai aturan. Bukan dengan cara lain yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

“Jangan menyelesaikan suatu masalah dengan mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Kearifan yang tertinggi, janganlah karena satu kekurangan, sebagian, satu kekurangan, menghancurkan kebajikan yang banyak,”tandasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdullah Latuapo juga meyakini, aksi 22 Mei tidak berimbas hingga ke Maluku. Ia menegaskan, pelaksanaan pemilu di Maluku selalu berjalan aman.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, data kepolisian menyebutksn Maluku masuk dalam tiga besar provinsi rawan di Indonesia. Namun, faktanya, tidak ada pembelahan masyarakat atau keributan yang berujung pada aksi demonstrasi.

“Kalau katakanlah, ada pelanggaran, itu biasanya. Tetapi secara keseluruhan Maluku aman. Ini berkat kerja sama kita semua, para ulama, cendekiawan, akademisi, masyarakat, dan pemerintah. Itu tanggung jawab kita semua,”kata Latuapo, yang juga akademisi IAIN Ambon itu.

Akademisi IAIN lainnya, Saidim Ernas mengatakan, apapun hasil penghitungan suara dan penetapan pemenangan oleh KPU RI harus disikapi secara dewasa dan akal sehat yang jernih. Masyarakat harus paham bahwa pemilu hanyalah kontestasi demokrasi lima tahunan.

Demokrasi, lanjut Ernas yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini, berjalan dengan dua tujuan sekaligus. Pertama, substansi yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dan kedua, prosedural atau tata cara menjalankan demokras itu sendiri.

“Apakah praktk ini dianggap dicurangi dan sebagainya, silakan saja. Ada mekanisme demokrasi untuk menggugat itu. Kalau misalnya, ada tindakan yang bisa menimbulkan ekses pecah belah semakin gawat, menimbulkan destruksi dan konflik dalam masyarakat, itu yang coba forum kecil kita serukan untuk dihindari. Kita ingin Indonesia ini semakin kuat,dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita semua,”paparnya.

Rektor IAIN Ambon, Hasabollah Toisutta menyatakan, telah terjadi pembelahan umat sebagai dampaknya perbedaan pilihan politik. Ada kelompok islam tergabung dalam alumni 212 yang berafiliasi secara politik dengan calon tertentu.

Kelompok-kelompok ini seakan-akan dibenturkan kelompok islam besar seperti Nahdlatul Ulamah (NU) dan Muhammadiyah. Olehnya itu, ia berharap, bacarita ulama dan cendekiawan Maluku ini harus menjadi seruang kepada elit di level nasional maupun lokal.

“Dan ini menjadi bagian dari keprihatinan kita. Karena itu, diskusi ini harus berakjir ddengan satu seruan moral untuk para elit kita dan pemangku kepentinga baik di daerah maupun nasional agarbersikaplah dalam berpolitik untuk kepentingan kesejahteraan dan keumatan,”pintanya. (Tab)