Daniel Nirahua Ngadu ke Bawaslu

by

Ambon,ameksOnline.-,Daniel Nirahua belum terima hasil pemilu DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Malku Tengah. Ia menduga terjadi pelanggaran administrasi pidana pemilu. Olehnya itu, ia mengajukan laporan ke Bawaslu.

Daniel Nirahua, calon anggota DPRD Maluku daerah pemilihan III Maluku Tengah dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), itu telah mengumpulkan bukti sejumlah dugaan pelanggaran. Pelanggaran administrasi terkait dengan persegeran suara caleg.

Sedangkan dugaan pidana pemilu berupa politik uang (money politics) yang dilakukan oleh beberapa caleg di sejumlah desa di Maluku Tengah pada 16 April, sehari sebelum pencoblosan.

“Lagi mempersiapkan keberatan terkait hasil pemilu DPRD provinsi di dapil Maluku Tengah. Banyak indikasi pelanggaran. Termasuk pergeseran suara, money politics, yang akan kami laporkan besok karena kami baru dapat bukti tambahan hari ini,”kata Daniel kepada wartawan, Selasa (21/5).

Daniel menyebutkan, dugaan pelanggaran itu terjadi Alang dan Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Oma di Pulau Haruku, Kobi dan Seti di Seram Utara, Tulehu dan Liang, Kecamatan Salahutu, dan hampir desa di kecamatan Leihitu. “Kami sudah mendapatkan sejumlah bukti dan saksi-saksi,”paparnya.

Hari ini Daniel berencana menyampaikan laporan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku untuk dugaan pidana pemilu. Sedangkan perselisihan hasil pemilu akan ia laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Soal ke MK, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan partai Nasdem karena pengajuan permohonan itu harus melalui partai politik. Permohonan kami adalah mendiskualifikasi calon tertentu dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Kalau PSU, akan berdampak kepada semua jenjang baik DPD RI, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota,”ujarnya.

Larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasal 523 menyebutkan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).

Selain sanksi pidana dan denda, juga ada sanksi diskualifikasi. Pasal 285 merangkan, calon bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu (caleg dan parpol) digunakan sebagai dasar oleh KPU untut mengambil tindakan berupa (a) pembatalan nama dari daftar calon tetap; atau (b) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pengacara sekaligus ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Ambon itu mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh caleg terpilih. Baik dari internal Nasdem maupun caleg partai lainnya.

“Saya punya bukti kuat berupa rekaman video, dokumen tertulis, pengakuan atau pernyataan. Kemudian dokumen lain berupa beriata acar C1.KWK. Direncanakan besok kami lapor ke Bawaslu,”pungkasnya. (TAB)