Ketua KPUD-Bawaslu SBT ‘Diseret’ ke DKPP

by

Ambon,AmeksOnline,-Caleg partai Demokrat, Bahrum Wadjo tidak terima dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU dan Bawaslu Seram Bagian Timur (SBT). Punya bukti cukup, Bahrum akan melaporkan keduanya ke DKPP.

Sebelum ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Bahrum sudah melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) SBT. Dua kali mengirim surat, Gakkumdu belum memberikan tanggapan.

“Itu pasti ke DKPP, KPU dan Bawaslu. Gakkumdu juga sudah. Tapi belum ada balasan surat. Untuk DKPP, nanti kita pakai kuasa hukum di Jakarta, tapi itu masih dalam tahap komunikasi,”kata Bahrum Wadjo kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (21/5).

Bahrum, caleg DPRD kabupaten SBT daerah pemilihan Seram Timur, itu juga sudah melaporkan ketua KPU SBT ke KPU provinsi Maluku dengan dugaan pelanggaran pemilu. Dalam surat yang dibuat pada Senin (20/5) itu, Bahrum memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran yang oleh Kisman.

Menurut Bahrun, Kisman tidak mengindahkan seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahkan bukti-bukti yang disodorkan dalam rapat pleno di KPU SBT, juga tidak dihiraukan Kisman.

Menurut Bahrum, Kisman tebang pilih dalam pembuktian dugaan pelanggaran. Ia mencontohkan dugaan penggelembungan suara di Desa Salagor Air, Kecamatan Sirataun Wida Timur yang dilakukan oleh KPPS langsung diselesaikan dalam rapat pleno.

Saat itu Kisman memerintahkan penghitungan ulang suara dan dicocokkan dengan Berita Acara model DA.1 KWK KPU dan C1.KWK KPU yang milik saksi.

Sikap berbeda justru ditunjukkan Kisman ketika saksi sejumlah partai mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Gorom. Kisman tidak menolak semua keberatan para saksi.

Padahal, ada dugaan penggelembungan suara terhadap partai tertentu yakni PKS dan Gerindra. Sementara suara partai Golkar, Demokrat, PKPI dan beberapa partai lainnya berkurang.

Bahrum menduga, sikap Kisman yang mengabaikan keberatan saksi maupun rekomendasi Bawaslu untuk mengamankan suara kakak kandungnya, Noaf Rumau, caleg PKS dari daerah pemilihan pemilihan III (Gorom, Gorom, Timur, Kesui, Teor dan Watubela, dan Pulau Panjang)

“Saya punya bukti. Kasus Gorom itu sama. PKS naik di Amersakru 280 suara. Tetapi herannya ketua KPU tetap bertahan pada hasil pleno PPK Pulau Gorom. Kenapa dia tidak melakukan pembatalan terhadap hasil Sirataun Wida Timur? Tapi kenapa dia ngotot (mengesahkan rekapitulasi PPK) Pulau Gorom?,”tandas Bahrum.

Dugaan Pelanggaran Ketua Bawaslu

Tak hanya ketua KPU, Bahrum juga menyebutkan dugaan pelanggaran administratif maupun etik yang dilakukan oleh ketua Bawaslu SBT, Rosna Sehwaky. Rosna tidak menindaklanjuti laporan dari Bahrum.

Laporan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara secarat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh KPPS di seluruh TPS di desa Kwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur.

Bahrum mengaku, telah mengantongi bukti rekaman perckapan dan bukti sesuai nama-nama pemilih di DPT di TPS 001, TPS 002, TPS 03 dan TPS 004. Bukti-bukti juga telah ia laporkan sebagai kejadian pelanggaran ke Panwascam Siritaun Wida Timur, dengan tembusan kepada Bawaslu SBT.

Ia juga menghadirkan dua saksi atas nama Asrul Makatita dan Sahania Rumakabis. Bawaslu beradalih telah melakukan investigasi. Namun, faktanya, kata Bahrum, investigasi tidak dilakukan sesuai aturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

Pasal 14 ayat (1) menerangkan, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabuparen dan Panwaslu kecamatan dapat melakukan investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelalanggaran pemilu.

Sedangkan ayat (2), dalam hal melakukan investigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan (a) mengundang pihak yabng berkaitan/mengetahui dugaan pelangaran pemilu, (b) mememui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu, dan dalam hal melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pengawas pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi penyerahan datam dokumen, dan/atau barang.

Panwaslu kecamatan Sirataun Wida Timur dan Bawaslu kabupaten tidak pernah menanggapi permasalahan yang saya laporkan untuk ditindaklanjut sebagaimana aturan di atas.

“Untuk itu, saya berkesimpulan dan melaporkan tindakan penyelenggara pemilu terkhusus Panwascam Sirataun Wida Timur dan Bawaslu kabupaten Seram Bagian Timur yang terindikasi ikut bekerja sama dengan KPPS untuk melakukan tindakan tersstruktur, sistematis dan masif yang saya sebutkan,”ungkapnya.

Selain itu, Bahrum juga sudah memiliki rekaman percakapan antara ketua Bawaslu SBT dengan Panwaslu Kecamatan Teor. Menurut dia, ini merupakan bukti kuat dugaan pelanggaran kode etik oleh Rosna Sehwaky.

Dalam rekaman yang telah beredar luas di masyarakat, Rosna meminta bantu anggota Panwascam Teor, Rahman Ellys untuk mendongkrak jumlah suara iparnya, Royanto Rumasukun.

Royanto Rumasukun merupakan caleg DPRD SBT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2 daerah pemilihan III (Gorom, Gorom, Timur, Kesui, Teor dan Watubela, dan Pulau Panjang). Berdasarkan data C1-KWK, Royanto hanya memperoleh 200 lebih suara.

Karena belum mencukupi suara individu dan akumulasi parpol untuk lolos ke DPRD SBT, Rosna pun melakukan berbagai upaya. Beberapa hari lalu, ia memerintahkan Panwascam Teor untuk melakukan negosiasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat untuk menaikan suara Royanto.

Rekaman ini sudah jadi buah bibir di masyarakat SBT. Namun, Rosna membantah. Bahkan, dirinya siap ketika dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan.

“Itu bukan saya. Kalau sesuai prosedur lalu saya dipanggil Bawaslu Provinsi, saya siap,”singkatnya.

Namun, pernyataan Rosna ini justru dimentahkan oleh anggota Panwascam Teor, Rahman Ellys. Ia mengaku benar yang meneleponnya adalah ketua Bawaslu SBT.

Ia juga siap memberikan keterangan di Bawaslu Maluku maupun Bawaslu RI. “Jangankan provinsi, Bawaslu RI pun saya siap,”kata Rahman.

Terkait dugaan pelanggaran pemilu, baik administratif maupun etik yang disampaikan tersebut, baik ketua KPU maupun ketua Bawaslu SBT belum dapat dihubungi. Ambon Ekspres mencoba menghubungi tiga nomor milik Kisman, namun tidak satupun yang tersambung. (TAB)