Susun Standar Pelayanan Publik, BPTP Maluku Jaring Aspirasi

by

Ambon, ameksOnline.-Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan disusun sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

Dalam rangka itu, BPTP Maluku melakukan Public Hearing Evaluasi Standar Pelayanan Publik 2019 di aula BPTP Maluku, Senin (27/5). Hadir sebagai narasumber Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Procula R. Matitaputty, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat.

Matitaputty menjelaskan, public hearing evaluasi pelayanan publik sebelumnya dilakukan pada 2016 lalu. Sehingga perlu dievaluasi.

BPTP selaku penyelenggara pelayanna publik, kata Matitaputty, mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

“Nah, public hearing ini tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi publik sebagai mitra kerja BPTP. Baik dari Beberapa stakeholder yang kami undang dari perguruan tinggi, dinas terkait dan sekolah-sekolah terdekat. Kami mengundang untuk dalam menyusun standar pelayanan publik ini apakah mereka sudah sesuai dengan syandar yang mereka harapkan sebagai publik,”jelas Matitaputty kepada AmeksOnline usai kegiatan.

Dikatakan, BPTP selalu mencermati kebutuhan masyarakat dan stakeholder dalam hal pelayanan publik. Olehnya itu, perlu ada standar penyusunannya agar bisa memberikan kepastian peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan dari BPTP kepada masyarakat.
Setidaknya ada terdapat lima layanan yang secara formal bisa dimanfaatkan bagi stakeholder, yakni Pelayanan informasi, konsultasi Inovasi Teknologi Pertanian, Pelayanan Penyaluran Benih UPBS, Pelayanan Perpustakaan, Pelayanan Laboratorium Tanah, dan Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL/siswa atau mahasiswa.

“Harus sederhana, partisipatif, akutabel, transparan, berkelanjutan dan berkeadilan. Semua ini kami lakukan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana BPTP sebagai UPTP pusat dapat melakukna itu demi kepentingan masyarakat Maluku,”pungkasnya.

Harus Melayani

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet menjelaskan, pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat. Baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam pasal UU pelayanan publik.

Dia menekankan, ASN sebagai pelayan publik harus memiliki attitude behaviuor (perilaku) yang baik. Hal itu bisa ditunjukkan dengan sikap ramah dan sopan serta tidak berbelit-belit saat melayani masyarakat.

Sebab, menurut catatannya, sebagian besar ASN di Maluku masih jauh dari sikap dan perilaku tersebut. Padahal, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pelayanan publik lainnya adalah orang terpilih yang memiliki sifat kenabian.

“Dia tidak boleh mengeluh, mencibir, berprilaku tidak sopan. Sikap semena-mena seperti menggurui, karena pejabat ASN itu merasa jabatan yang dia miliki itu sudah paling tinggi, maka dia harus dihormati,”papar Slamet.

Hingga saat ini, kata Slamet, hampir semua instansi vertfikal, termasuk BPTP Maluku sudah menanda tangani pakta integritas wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Instansi pemerintah daerah, yang paling banyak belum menanda tangani pakta integritas tersebut. “Zona integritas ini kebanyaka untuk pemda provinsi dan kabupaten/kota itu tidak mau tahu,”ungkapnya.

Sarana prasarana pelayanan publik, memang penting diadakan. Namun, menurut dia, yang paling penting adalah perilaku dari pemberi layanan publik.

“Kalau di luar negeri, ketika ada pemberitana mengenai pejabat yang tidak melakukan pelayanan publik dengan baik, dia bisa mengundurkan diri. Kalau di Indonesia terbalik. Jadi, perilaku itu juga penting, selain sarana dan prasarana,”pesannya.

Kegiatan ini dihadiri perwakikan dari dinas pertanian, karantina pertanian, mahasiswa dan dosen pertanian Universitas Pattimura, sekolah, dan lain-lain. Acara diakhiri dengan penandatangan berita acara pelaksanaan kegiatan public hearing BPTP Balitbangtan Maluku. (Tab)