Kejari SBB Dituding Lindungi Woodi Cs

by

Ambon, ameksOnline.- Penanganan  perkara dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa dan dana desa Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015, dinilai tak adil.  Kasus ini diduga turut melibatkan Woodi Timisela.

Kuasa hukum terpidana R. Silooy, Yustin Tuny kepada Ambon Ekspres,Selasa (28/5) menjelaskan, kasus tersebut telah berakhir dengan proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Para terpidana telah menjani masa hukumannya.

” Jujur, sebagai pencari keadilan saya menilai penegakan hukum oleh Kejari SBB terhadap kasus tersebut tak adil. Pasalnya, oknum-oknum yang terlibat tak pernah disentuh hukum dan dibiarkan bebas,” kesal Tuny.

Menurutnya, kasus DD dan ADD Kabupaten SBB tahun 2015 terdapat banyak misteri atau sebuah penyimpangan hukum. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab Kejari SBB untuk kembali mengungkap misteri dibalik kasus ini.

Menurut dia, sejak tanggal 25 Juli 2015 R.Silooy tak lagi menjabat sebagai kepala BPMPD Kabupaten SBV, sehingga yang bertanggungjawab penuh dalam kasus ini adalah kepala mantan BPMPD, Woody Timisela. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan SPM dan SP2D yang telah ditandatangani oleh Woody Timisela.

Saat itu, kata dia, Silooy menjabat sebagai Asisten I merangkap Plt Kepala Bappeda Kabupaten SBB yang bertugas sebagai asisten untuk mengkoordinasikan MPMPD. Sifatnya hanya  meneruskan surat Menteri Dalam Negeri tentang Partisipasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota  dalam Pameran TTG di Medan.  Tak ada perintah untuk mengunakan sisa dana TPAPD.

Dia menyebutkan, ada tiga kegiatan yang telah dicairkan dananya oleh bendahara melalui SPM yang ditandatangani oleh Woody Timisela. Hal tersebut dapat dibuktikan SPM : 31/SPM.LS/Bimtek/XII/2015 No.SP2D : 2203/BEL/BPMPD/XII/2015. Sehingga total anggaran yang dibayarkan sebesar Rp 18.705.000.

Selain itu, SPM : 29/LS.TTG/BPM-PD/XII/2015 dan SP2D : 2170/BEL/BPMPD/XII/2015 dengan dana yang dibayarkan Rp 64.583.400. Sedangkan
SPM : 37./SPM.LS/Pilkades/XII/2015
dan SP2D : 2692/BEL/BPMPD/XII/2015
total anggraan yang dibayarkan Rp 35 juta.

Jumlah keseluruhan anggaran dari tiga kegiatan tersebut sebesar Rp 3 milyar lebih. Dimana anggaran tersebut terdaftar pada Daftar Pelaksanaan Angaran (DPA) BPMPD tahun angaran 2015. Kegiatan tersebut diduga semuanya bermasalah.

Silooy hanya mencairkan uang persediaan (UP) untuk menunjang kegiatan rutin sebesar Rp 160 juta periode bulan Februari hingga Juli 2015. Sedangkan Rp 3 milyar lebih itu di cairkan oleh woody Timisela selama Tahun angaran 2015.

” Olehnya itu, dari permasalahan ini, saya meminta dengan tegas kepada Kejari SBB agar segera membuka kembali kasus ini untuk mendapat rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pintanya.

Dia berharap kejari SBB secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap Woody Timisela, Cs serta tiga orang pejabat pelaksana kegiatan (PPTK) untuk mempertanyakan aliran dana tersebut.

” Pencariannya kan terjadi pada Bulan Desember 2015, namun saat saat itu Silooy sudah menjadi Kepala BAPEDA kabupaten SBB. Olehnya itu, jangan karena orang lain yang mencairkan dan orang lain yang menikmati, tetapi orang lain yang menerima hukumannya,” pungkasnya. (AKS)