Kejati Didemo Mahasiswa, Tuntut Periksa Bupati SBB

by

Ambon, ameksOnline.- Penanganan kasus dugaan pemotongan alokasi dana desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, mangkrak di Polres setempat. Sejumlah pemuda kecewa dengan model penyidik menangani kasus. Mereka Rabu (29/5) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon.

Polisi sudah menangani kasus ini awal tahun 2018 lalu. Sejumlah orang sudah diperiksa, termasuk Bupati SBB, Mohammad Yasin Payapo. Pemotongan ADD diduga atas perintah Bupati SBB melalui surat edaran yang dikeluarkannya. Pemotongan itu berdasarkan keterangan polisi mencapai 1,5 persen dari total ADD per desa.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pemotongan ini dilakukan dengan alasan untuk membantu dukungan dana pesparawi tahun 2017 tingkat provinsi. Sejumlah kades yang diperiksa polisi, membenarkan adanya pemotongan dana tersebut.

Bupati SBB diduga, terlibat dalam puasaran korupsi pemotongan ADD Tahun 2017 milik 93 desa di Kabupaten bertajuk saka mese nusa berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 412.2-437 tahun 2017 tertanggal 6 Novemver 2017.

Aksi mahasiswa sekitar 25orang itu, dikordinatori oleh, Risman Soulissa dari Garda NKRI dan penanggung jawab M. Nur Latuconsina/Reno (Dari Korda BEM RI Ambon.

Aksi itu dikawal, aparat keamanan dari, aparat kepolisian Polres P Ambon dan Pp Lease. Mereka membahwa pamflet “Mafia ADD Bupati SBB #10% DD Hilang 93 Desa, KPK, Tangkap dan periksa Bupati SBB karena di Duga Korupsi ADD dan DD, dan Penjarakan Bupati SBB, serta mendesak Segera Polda Maluku dan Kejati Maluku memanggil paksa Bupati SBB karena telah melakukan pemotongan terhadap alokasi Dana Desa (ADD.

ADD Untuk rakyat bukan untuk para koruptor. “Mendesak Segera Polda Maluku dan Kejati Maluku agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Seram Bagian Barat, Mohammad Yasin Payapo,” ucap Risman Soulissa saat menyampaikan orasinya, dari atas mobil pick up itu.

Ia juga mendesak Segera Polda Maluku dan Kejati Maluku Untuk Segera memanggil secara paksa Bupati SBB karena telah melakukan pemotongan terhadap alokasi Dana Desa (ADD)

“Bupati SBB telah sepihak menggunakan jabatan sebagai kepala daerah untuk mengeluarkan SK Pemotongan ADD untuk 93 Desa,” teriak dia.

Sampai saat ini, aksi masih terus berjalan. Aksi mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian. Pihak Kejati Maluku, belum juga menemui pendemo. (UPI)