Ketua Bawaslu SBT Resmi ‘Diseret’ ke DKPP

by

Ambon, AmeksOnline,-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Rosna Sehwaki resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Rosna Sehwaki dilaporkan atau diadukan oleh Firdaus Arey, warga SBT pada Jumat (31/5) pukul 16.00 WIB di kantor DKPP, lantai 5 gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat dengan nomor tanda terima 15-31/PP.01/5/2019. Laporan tersebut terkait rekaman dugaan percakapan Sehwaki yang memerintahkan anggota Panwascam Teor, Rahman Ellys untuk mendongkrak suara iparnya, Royanto Rumasukun pada 22 April lalu.

Firdaus mengaku, telah mengantongi bukti rekaman percakapan dan dokumen fisik yang terlampir dalam laporan. Bahkan saksi utama, Rahman Ellys juga sudah memberikan keterangan awal.

“Laporan ini terkait rekaman yang sempat menghebohkan warga se-SBT. Pada saat pelaporan, saksi utama atas nama Rahman Ellys juga ikut hadir,”jelas Firdaus ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres, Minggu (2/5).

Rekaman yang dimaksudkan Firdaus, adalah rekaman berdurasi 5 menit berisi percakapan antara Rosna Sehwaki selaku ketua Bawaslu SBT, dan anggota Panwascam Teor, Rahman Ellys. Dalam rekaman yang telah beredar luas di masyarakat, Rosna menyuruh Rahman Ellys untuk mendongkrak jumlah suara iparnya, Royanto Rumasukun.

Royanto Rumasukun merupakan caleg DPRD SBT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2 daerah pemilihan III (Gorom, Gorom, Timur, Kesui, Teor dan Watubela, dan Pulau Panjang). Berdasarkan data C1-KWK, Royanto hanya memperoleh 200 lebih suara.

Karena belum mencukupi suara individu dan akumulasi parpol untuk lolos ke DPRD SBT, Rosna memerintahkan Panwascam Teor untuk melakukan negosiasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat untuk menaikan suara Royanto.

Menurut Firdaus, yang juga pemantau pemilu 2019, Rosna Sehwaki sudah melanggar sumpah dan janji kode etik, sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 134 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, Rosna juga diduga melanggar Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Pada pasal 8 disebutkan, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu.

Kemudian, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu, dan tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye.

Sembilan butir lainnya dalam pasal 8 tersebut juga mengatur ihwal netralitas penyelenggara. Kode etik ini bersifat mengikat. Selain kode etik, penyelenggara pemilu juga wajib menjaga integritas, yang berpedoman pada sejumlah prinsip.

Salah satunya, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (2) huruf a, yakni prinsip jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Masih berdasarkan peraturan DKPP itu, penyelenggara pemilu juga harus bekerja sesuai pedoman prilaku yang terdiri dari 11 butir. Dalam hal dugaan permintaan penggelembungan suara ini, Rosna terancam melanggara butir pertama (a), yakni netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu.

Begitu juga dengan poin 10 (j) yang menjelaskan, penyelenggara pemilu tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu. Dalam rekaman percakapan, Rosna memengaruhi Panwascam Teor dengan iming-iming akan diloloskan sebagai anggota Panwascam pada Pilkada SBT nanti.

Dengan landasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup, Firdaus yakin DKPP akan menjatuhkan sanksi berat kepada ketua Bawaslu SBT.

“Saya juga telah menyerahkan 9 file rekaman suara (Rosna Sehwaki) sebagai bukti pendukung kalau benar itu suaranya. Karena dia sempat mengaku kalau suara dalam rekaman yang beredar, bukan suaranya. Kami akan kejar sampai dipecat,”pungkasnya.

Sementara itu, Bawaslu Maluku sudah berencana memanggil ketua Bawaslu SBT, namun belum terlaksana. “Belum (dipanggil). Sudah direncanakan tapi selalu terkendala padatnya jadwal,”singkat anggota Bawaslu Maluku, Subair ketika dikonfirmasi, kemarin. (Tab)