Upaya Hilangkan Bukti Kasus Pastori Waai

by

Ambon, ameksOnline.- Setelah terungkap dugaan korupsi pada pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ada upaya sejumlah orang untuk menghilangkan bukti. Mereka mendatangi panitia pembangunan, dan menyodorkan secarik kertas pengakuan.

“Ya, panitia didatangi beberapa orang. Mereka meminta pihak panitia menandatangi persetujuan atau semacam pengakuan agar oknum anggota DPRD Maluku yang menerima uang itu, tidak bermasalah dengan hukum,” ungkap sumber ameksOnline.

Operasi itu diduga juga didalangi oleh oknum anggota DPRD Maluku. “Mereka masih berupaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Padahal jelas-jelas ada kejahatan terstruktur yang dilakukan. Dia harus tau, itu pembangunan prasarana tempat ibadah, koh bisa-bisanya uangnya diambil,” kata sumber ini.

Informasi ameksOnline, dana sebesar Rp650 juta diserahkan panitia pembangunan Pastori kepada oknum anggota DPRD Maluku berinisial WW. Dana itu diterima melalui asisten pribadinya. “Lalu sedikit sekali dari dana itu dipakai untuk bangun kantor sinode GPM Waai. Hanya jendela saja, dan beberapa bagian,” kata sumber lainnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam pemeriksaan terkait penggunaan dana Hibah pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menemukan aliran dana sebesar Rp650 juta ke anggota DPRD Maluku asal Partai Demokrat, WW.

Dana itu tidak diterima langsung oleh WW. Panitia pembangunan Pastori menyerahkan uang itu melalui dua orang. Tahap pertama dan kedua, uang diserahkan kepada asisten pribadi WW, berinisial ML. Sementara penyerahan tahap ketiga, diserahkan melalui saudaranya WW, SM.

Penyerahan juga dilakukan tiga tahap. Tahap pertama, panitia menyerahkan uang sebesar Rp150 juta, pada tanggal 5 Juni 2018. Tahap kedua kembali diserahkan pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp200 juta. Sedangkan tahap ketiga diserahkan pada tanggal 31 Januari 2019.

Dalam laporan hasil audit BPK yang dikantongi ameksOnline, juga dirincikan hasil pemeriksaan terhadap WW. Dalam pemeriksaan anggota DPRD Maluku itu, mengaku menerima dana bantuan hibah pembangunan Pastori sebesar Rp650 juta. Anehnya, bukan dibangun Pastori, dia justeru mengalihkan dana ini untuk pembangunan kantor Jemat GPM Waai.

Politisi Demokrat ini sendiri yang membelanjakan material bangunan, tanpa melibatkan panitia. Dalam pemeriksaan, dia mengaku sudah menyerahkan pertanggungjawaban ke Pemerintah Provinsi Maluku Cq Bendahara Umum Daerah, melalui panitia pembangunan Pastori IV.

BPK tak berhenti pada keterangan WW. Mereka lalu meminta konfirmasi Bendahara Umum Daerah terkait pertanggungjawaban tersebut pada tanggal 9 Mei 2019. Hasilnya, dokumen pertanggungjawaban tak pernah diterima Bendahara Umum. BPK berkesimpulan, penggunaan dana hibah sebesar Rp650 juta, tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya.

Anggota DPRD Maluku, WW yang dikonfirmasi ameksOnline lagi-lagi tak mau buka mulut. Data yang dikantongi justeru sudah watsapp ke nomor handphone milik WW. Dia hanya membaca, dan tak memberikan komentar apapun.

Kepala Keuangan Setda Maluku, Lutfi Rumbia yang dikonfirmasi tidak membantah adanya alokasi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM di Desa Waai. Namun dia harus memastikan dulu besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk panitia pembangunan. “Nanti saya cek,” kata dia kepada Ambon Ekspres beberapa waktu lalu. (yan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *