Minta Jaksa Usut Kasus Pastori Waai

by

Ambon, ameksOnline.- Dugaan korupsi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kabupaten Maluku Tengah dinilai mencederai institusi agama. Kejaksaan Tinggi diminta menyelidiki kasus ini agar terbuka, siapa-siapa saja yang menerima aliran dana tersebut.

Hal ini disampaikan seorang panitia pembangunan Pastori kepada ameksOnline, menanggapi dugaan korupsi dana itu. Kata dia, Pastori merupakan sarana penunjang peribadatan keagamaan. Tak wajar, dana hibah yang dialokasikan pemerintah lalu dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Karena itu, jaksa perlu bergerak cepat. Buktinya sudah ada berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka yang diperiksa BPK juga mengaku menerima dana itu. Nama-namanya juga sudah ada. Tinggal jaksa meminta keterangan mereka saja,” ungkap dia yang meminta namanya tidak dipublikasi kepada ameksOnline.

Menurut dia, ada upaya dari sekelompok orang untuk mengintimidasi panitia pembangunan pastori, dan pemuka agama di Waai. Tujuannya agar kasus ini ditutupi, dan tidak sampai terekspose dan diketahui aparat penegak hukum.

“Apa yang ditulis benar. Saya dengar dana itu dipakai bangun kantor sinode Desa Waai, tapi yang ada cuma jendela dan beberapa saja. Hanya saja, uang itu kan untuk pembangunan pastori, kenapa dibangun yang lain. Tetap saja salah, karena sudah menyalahi peruntukannya,” ungkap sumber ini.

Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam pemeriksaan terkait penggunaan dana Hibah pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menemukan aliran dana sebesar Rp650 juta ke anggota DPRD Maluku asal Partai Demokrat, WW.

Dana itu tidak diterima langsung oleh WW. Panitia pembangunan Pastori menyerahkan uang itu melalui dua orang. Tahap pertama dan kedua, uang diserahkan kepada asisten pribadi WW, berinisial ML. Sementara penyerahan tahap ketiga, diserahkan melalui saudaranya WW, SM.

Penyerahan juga dilakukan tiga tahap. Tahap pertama, panitia menyerahkan uang sebesar Rp150 juta, pada tanggal 5 Juni 2018. Tahap kedua kembali diserahkan pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp200 juta. Sedangkan tahap ketiga diserahkan pada tanggal 31 Januari 2019.

Dalam laporan hasil audit BPK yang dikantongi ameksOnline, juga dirincikan hasil pemeriksaan terhadap WW. Dalam pemeriksaan anggota DPRD Maluku itu, mengaku menerima dana bantuan hibah pembangunan Pastori sebesar Rp650 juta. Anehnya, bukan dibangun Pastori, dia justeru mengalihkan dana ini untuk pembangunan kantor Jemat GPM Waai.

Politisi Demokrat ini sendiri yang membelanjakan material bangunan, tanpa melibatkan panitia. Dalam pemeriksaan, dia mengaku sudah menyerahkan pertanggungjawaban ke Pemerintah Provinsi Maluku Cq Bendahara Umum Daerah, melalui panitia pembangunan Pastori IV.

BPK tak berhenti pada keterangan WW. Mereka lalu meminta konfirmasi Bendahara Umum Daerah terkait pertanggungjawaban tersebut pada tanggal 9 Mei 2019. Hasilnya, dokumen pertanggungjawaban tak pernah diterima Bendahara Umum. BPK berkesimpulan, penggunaan dana hibah sebesar Rp650 juta, tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya.

Anggota DPRD Maluku, WW yang dikonfirmasi ameksOnline lagi-lagi tak mau buka mulut. Data yang dikantongi justeru sudah watsapp ke nomor handphone milik WW. Dia hanya membaca, dan tak memberikan komentar apapun.

Kepala Keuangan Setda Maluku, Lutfi Rumbia yang dikonfirmasi tidak membantah adanya alokasi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM di Desa Waai. Namun dia harus memastikan dulu besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk panitia pembangunan. “Nanti saya cek,” kata dia kepada Ambon Ekspres beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengorek kasus dugaan korupsi pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Rencana pengumpulan bukti sedang dilakukan. “Kami sedang mendalami. Tunggu saja,” kata sumber ameksOnline di Kejati Maluku.(yan)