27 Juni Putusan MK, Polda Maluku Siaga

by

Ambon, ameksOnline.- Lusa, 27 Juni 2019, nasib demokrasi Indonesia akan ditentukan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden. Siapa yang akan dimenangkan, tetap menjadi sejarah politik Indonesia.

Gugatan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Unp terhadap KPU Pusat. Pihak terkait, adalah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Tim hukum pasangan Jokowi-Amin sudah mendapat undangan sidang putusannya.

“Agenda Pembacaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, yang sedianya diagendakan pada hari jum’at tanggal 28 Juni 2019, dipercepat satu hari dari jadwal,”ungkap kuasa Hukum pasangan Jokowi-Amin , Dr. Fahri Bachmid. SH. MH saat menghubungi AmeksOnline dari Jakarta, malam tadi.

Sebagai kuasa hukum pasangan Jokowi – Amin, mereka siap menghadiri agenda sidang tersebut, dan tidak ada masalah serius dengan percepatan agenda sidang pembacaan putusan dalam perkara ini.

“Kami juga sangat meyakini bahwa putusan MK nantinya akan menolak seluruh dalil Pemohon gugatan Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, dan kami tetap berangkat dari seluruh rangkaian fakta fakta persidangan selama proses pemeriksaan saksi dan alat bukti oleh MK,” kata dia.

Diakuinya, karena secara yuridis tidak ada satupun alat bukti dan dalil Pemohon dapat dibuktikan didepan persidangan mahkamah. Sehingga,  Permohonan mereka akan ditolak oleh mahkamah.

”Kami sangat mengapresiasi MK yang selama ini telah menjalankan proses persidangan dengan baik,imparsial,serta objektif dalam menjalankan kewenangan konstitusional dalam memeriksa,mengadili,dan memutus perkara PHPU Pilpres tahun 2019,dan publik pun telah mengikuti secara cermat dan terbuka jalannya persidangan-persidangan MK selama ini,” kata dia.

Demokrasi konstitusional di Indonesia, kata dia, telah bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu.   Apapun putusan mahkamah konstitusi  agar semua pihak dapat menerimanya secara legowo tanpa ada keraguan sedikitpun.

”Sebab ini merupakan konsekwensi penegakan prinsip supremasi konstitusi yang kita anut sebagai sebuah bangsa,” tutup Fhari.

Terpisah Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Muhammad Rorm Ohoirat mengaku, Polda Maluku tetap siaga, meskipun di Maluku sejak proses hingga selesai pemilhan umum, Presiden dan Wakil Presiden hingga DPD, DPR RI dan DPRD Maluku berjalan aman dan tanpa ada gangguan apapun.

“Sampai hari ini pasukan kita ada di sana melakaukan penjagaan. sebagaimana kita ketahui waktu pemilu legislatif maupun presiden berjalan aman tanpa gangguan apapun. Pihak terkait juga aman, mereka saling memeluk dan tidak ada konflik. Tapi siaga tetap kita lakukan,” ucap Roem.

Ia meyakini, masyarakat Maluku tidak terpancing dengan yang ada di luar maluku. Karena kemarin pemilu di Maluku itu berjalan aman dan lancar. Baik itu pihak 01, 02 sama-sama berpelukan di KPU, maupuan para pihak yang di legislatif. (NEL)