Gubernur Diminta Cabut Izin PT BPS – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur Diminta Cabut Izin PT BPS

AMEKS ONLINE, AMBON.—Gubernur Maluku Said Assagaff diminta untuk mencabut izin operasi PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di Kabupaten Buru. Permintaan ini disampaikan Aliansi Pemuda Peduli Tambang Rakyat Kabupaten Buru  saat melakukan aksi demo di Namlea, Rabu (24/1).

Mereka menilai Gubernur Maluku dan Kadis ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy
berkonspirasi dengan PT BPS dan  melakukan proses pembiaran sehingga perusahaan itu melakukan proses pengangkatan pasir yang mengandung emas, bukan sendimen.

Para pendemo ini melakukan aksi mereka di kawasan Simpang Lima Namlea. Mereka juga meminta kepada Pemkab Buru, Polres Pulau Buru, Kajari  Namlea dan pihak Imigrasi kelas 1 Ambon dan Kejaksan Tinggi Maluku untuk turun tangan menyikapi kondisi yang ada. Mereka juga menduga PT BPS menggunakan tenaga kerja asing asal Tiongkok serta ada dugaan tindak kejahatan lainnya.

Pendemo dengan Koordinator Lapangan (Korlap), Firman Masbait ini juga meminta kepada DPRD Kabupaten Buru untuk segera memanggil secara resmi manajer humas PT BPS Bambang Riyadi untuk hearing bersama sama dengan Aliansi Pemuda Peduli Tambang Rakyat. Mereka juga meminta kepada PT BPS untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik sebagai menyangkut legitimasi hukum tentang izin mengambil emas dan izin amdal serta dugaan penggunaan bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun (B3).

Mereka juga meminta kepada kepala daerah untuk segera mengambil kebijakan menutup sementara aktifitas PT BPS karena diduga telah terjadi banyak kesalahan  fatal yang harus ditidak lanjuti.
‘’Kamin meminta kepada Gubernur Maluku untuk segera mencabut Izin Operasional Normalisasi  PT BPS dan harus angkat kaki dari Pulau Buru. Apabila dari poin 1 sampai dengan poin 5 tidak ditindak lanjuti, maka kami akan melakulan konsolidasi besar-besaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik tokoh adat serta tokoh masyarakat Buru untuk bersama-sama memboikot aktifitas PT BPS secara paksa,’’ teriak pendemo.

Usai melakukan aksi di Kantor Bupati Buru, Polres Buru, Kajari Namlea dan kantor DPRD Kabupaten Buru, sekira pukul 13.40 WIT aksi selesai dan masa kemudian membubarkan diri dengan damai.

Pantauan Ambon Ekspres di Namlea, pendemo tidak mendapatkan jawaban apapun dari pejabat Kantor Bupati Buru maupun di Kantor DPRD Kabupaten Buru karena para pejabat serta anggota DPRD sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Pada waktu yang sama di tempat yang berbeda, aksi juga dilakukan Aliansi Bupolo Raya . Mereka mendesak kepada Pemprov Maluku untuk bekerja sama dengan TNI-Polri menangkap pihak-pihak pengusaha penjualan bahan kimia berbahaya yang beredar di Kabupaten Buru.

Mereka juga meminta kepada Gubernur Maluku, Pangdam XVI Patimura, Kapolda Maluku agar membuat perjanjian kesepakatan kerjasama dalam menangani kejahatan ilegal di lokasi tambang emas Gunung Botak. Mereka juga meminta kepada Pemprov Maluku membuat pos pengamanan pada lokasi pertambangan tanpa izin di Gunung Botak dan secepatnya mendorong koperasi-koperasi yang telah dibentuk untuk bisa beroperasi. (DHE)

Most Popular

To Top