Potensi Pergeseran Pemilih Cukup Tinggi – Ambon Ekspres
Politik

Potensi Pergeseran Pemilih Cukup Tinggi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku menemukan ratusan ribu pemilih yang berpotensi bergeser dan tidak tidak menggunakan hak pilih karena sejumlah hal. Olehnya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengantisipasinya lewat pencocokan dan penelitian (coklit) yang sesuai aturan.

Kategori-kategori tersebut, yakni penduduk belum berumur 17 tahun sudah menikah, penduduk berusia diatas 75 tahun, penduduk penyandang disabilitas, penduduk di luar rumah, baik karena kuliah, belajar, bekerja saat coklit berlangsung, dan penduduk rentan meninggal serta pengalihan status jadi TNI/Polri.

Ini ditemukan berdasarkan analisis terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Dalam rilis yang diumumkan secara resmi oleh Bawaslu Maluku, Rabu (24/1), sebanyak 34 penduduk berumur 17 yang belum menikah terdata dalam DP4. Sedangkan penduduk di atas 75 tahun saat pemilihan sebanyak 26.206 orang, potensi penduduk diluar rumah karena bekerja pada sata tahapan coklit (20 Januari-18 Februari 2018) sebanyak 683.994 orang, penyandang disabilitas berjumlah 1.673 orang, dan penduduk rentan meninggal dengan uasi di atas 75 tahun berjumlah 78.945 orang.

Ketua Bawaslu Maluku, Abdulllah Ely mengatakan, hasil analisis ini telah diserahkan kepada KPU Maluku, 18 Januari, dan diteruskan ke KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilgub Maluku. Analisis dilakukan berdasarkan perintah Perturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Dari hasil analisis ini, Bawaslu Maluku mengeluarkan lima poin rekomendasi untuk KPU. Pertama, KPU Maluku perlu memperhatikan penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, karena penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, dapat memberikan hak pilihnya saat pemutakhiran data pemilih. Olehnya itu, PPDP daloam melakukan coklit harus memperhatikan penduduk yang bersangkutan.

Kedua, KPU provinsi harus memperhatikan potensi penduduk yang telah lanjut usia dan telah meningggal dunia, dapat mengindentifikasi pemilih yang tidak hadir saat pemungutan suara karena meninggal dunia. Sebab, hal ini bisa berpotensi pada penggunaan hak pilih orang lain.

Ketiga, KPU Maluku perlu memperhatikan serius penduduk yang mempunyai kebutuhan khusus (penyandang disabilitas), penyelenggara perlu menyediakan alat bantu untuk mempermudah pemilih disabilitas menyalurkan hak pilihnya. Keempat, memperhatikan penduduk yang tidak ada di rumah saat coklit, dan kelima, KPU Maluku perlu memperhatikan PPDP melakukan coklit sesuai prosedur dengan mendatangi penduduk di rumah.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga negara yang berhak memilih, tercantum dalam daftar pemilih,” ucap Abdullah saat menyampaikan hasil analisis di ruang rapat kantor Bawaslu Maluku.

Menurut Abdullah, coklit merupakan tahapan penting dalam Pilkada. Namun, catatan Bawaslu, tahapan ini masih sering dianggap sepele dan kurang penting jika dibandingkan dengan tahapan lainnya. Misalnya, tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Interest masyarakat lebih terfokus pada proses kandidasi dan analisis kalah menang. Sehingga, masyarakat kurang tertarik untuk memperbincangkan soal pentingnya pemutakhiran data pemilih. Padahal, pemuthakiran dan data dan daftar pemilih merupakan tahapan krusial yang akan menentukan kualitas daftar pemilih, dan menjadi terakomodirnya hak politik warga.

Olehnya itu, data hasil analisis dari Bawaslu dan jajaranya ini, penting disampaikan kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat terinformasikan secara baik. Yang pada akhirnya dapat mendorong kesadaran dan partisipsi masyarakat untuk mengawal kerja-kerja penyelenggaraan, baik penyelenggara teknis maupun penyelenggara pengawasan dalam rangka menciptakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang jujur, adil, demokratis dan berintegritas.

“Olehnya itu, coklit ini sangat penting, karena proses pergeseran tadi. Ada yang keluar daerah, ada yang meninggal dunia, berubah status, dan berusia 17 tahun saat pemilihan,” paparnya.
Komsioner KPU Maluku Divisi Data, Hanafy Renwarin mengatakan, hasil analisis tersebut sudah dimiliki PPDP untuk memastikan setiap penduduk terdata. “Ini masih dalam proses. Item-item (kategori) dari Bawaslu tadi hanya untuk mengingatkan kembali untuk lebih memperhatikan,” kata Hanafi.

Selain itu, sesuai edaran Nomor 60 KPU RI, hasil analisis akan dilaporkan secara berjenjang untuk mengetahui proses coklit. “Kita diinstruksikan untuk membuat laporan secara berjenjang dari PPDP, ke PPS, ke PPK, KPU kabupaten/kota teruskan kepada kita dengan catatan bahwa pelaporan hasil pelaksanaan coklit sampai sejauh mana sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2107 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada, penduduk yang tidak berada di rumah saat pencoklitan, akan didatangi lagi hingga ditemui. “Sesuai ketentuan PKPU, harus kita temui orangnya. Kalau kita datang saat itu belum ada, maka ada waktu lainnya,” paparnya.

Tahapan coklit berlangsung selama tanggal 20 Januari hingga 18 Februari. Olehnya itu, Hanafi optimis, penduduk yang terdata dalam DP4 atau yang belum terdata, semuanya dapat dicoklit semua. “Setiap PPDP coklit 400 orang. Kalau dalam TPS jumlah pemilih lebih sekitar 600 orang, maka dua PPDP yang coklit. Kalau 300 pemilih dalam satu TPS, rata-rata PPDP coklit 10 saja sudah bisa dan selesai tepat waktu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DP4 hasil analisis Pilgub Maluku yang dicoklit sebanyak sebanyak 1.278.857. Dengan rincian Kota Ambon 227.837, Maluku Tengah 298.217, Seram Bagian Barat 140.674, Buru 85.894, Maluku Tenggara Barat 86.379, Buru Selatan 45.821, Seram Bagian Timur 86.431, Kepulauan Aru 67.806, Maluku Barat Daya 43.511, Kota Tual 59.721 dan Maluku Tenggara 86.566. (TAB)

Most Popular

To Top