Ayu : Hanura Maluku Dua Kubu – Ambon Ekspres
Politik

Ayu : Hanura Maluku Dua Kubu

AMEKS ONLINE, AMBON— Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Daryatmo dan Saifuddin Sudding mengguggat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) dan Harry Lontung Siregar. Hanura Maluku kubu Ayu Hindun Hasanussi menilai, Hanura Maluku masih dualisme kepengurusan.

Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH. 11.01 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dimana OSO sebagai ketua umum dan Sekjen Harry Lontung Siregar, digugat karena dinilai illegal. Sebab, SK tersebut dikeluarkan saat Hanura masih berkonflik secara internal.

Ketua DPD Partai Hanura Maluku kubu Daryatmoko, Ayu Hindun Hasanussi menjelaskan, konflik Hanura tersulut karena OSO terlalu arogan dengan memecat sejumlah ketua DPD tanpa dasar. Selain sebelumnya, masalah surat keputusan ganda untuk pasangan calon kepala kabupaten Purwarkarta 2018.

Dua masalah itu memicu gelombang mosi tidak percaya 27 DPD dan 418 DPC terhadap kepemimpinan OSO dalam rapat yang digelar di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, pada Senin (15/1). Mereka juga memutuskan untuk memberhentikan OSO dari kursi ketua umum, dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Namun, di saat bersamaan, OSO juga menggelar rapat di Hotel Manhattan, Jakarta, dan memecat Sudding. Ia menunjuk anggota DPR RI Herry Lotung Siregar sebagai sekretaris jenderal yang baru.

Akhinya, kubu Daryatmo menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Ambhara, 18 Januari . “Munaslub telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Jakarta, di kantor DPP Hanura di Bambu APus, dihadiri oleh 27 DPD dan 401 DPC seluruh Indonesia yang punya hak suara, itu telah memutuskan memberhentikan pak OSO dari jabatannya,” jelas Ayu kepada Ambon Ekspres disela rapat perdana kepengurusan baru DPD Hanura Maluku di Sekretariat Hanura kubu Daryatmo, Selasa (30/1).

Meski begitu, lanjut Ayu, konflik belum selesai. Olehnya itu, Ketua Dewan Pembinan Hanura, Wiranto berupaya menyudahi dengan memanggil dua kubu, OSO dan Daryatmo untuk islah, dengan persyaratan OSO harus mengembalikan jabatan beberapa ketua DPD yang telah dipecat dan menjadikan Sudding tetap sebagai Sekjen.

Namun, OSO dinilai tidak patuhi keputusan islah. Justru ia memecat 27 ketua DPD Partai Hanura, Ayu Hasanussi salah satunya. Setelah itu, OSO mengeluarkan SK Nomor SKEP/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 28 Januari, tentang reposisi kepengurusan DPD Hanura Maluku dengan Yasin Payapo sebagai ketua.

Di sisi lain, DPP Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding telah mengeluarkan SK Nomor SKEP/009/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 26 Januari, tentang repososi dan revitalisasi susunan kepengurusan DPD Partai Hanura Maluku masa bakti 2015-2020, dengan komposisi Ayu Hasanussi sebagai ketua, Temy Oersepuny sekretaris dan Bendahara Ali Samanery.

Olehnya itu, menurut Ayu, ada dualisme kepengurusan di DPD Hanura seluruh Indonesia. “Makanya saya sampaikan, saya ini ketua DPD Hanura Maluku versi Daryatmo dan Sarifuddin Sudding dan sekarang sudah dua kubu seluruh Indonesia, termasuk Hanura Maluku dua kubu, yakni kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, dan kubu Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar,” bebernya.

Ditanya soal verifikasi faktual oleh KPU Maluku ke kubu Yasin, Ayu mengaku, pihaknya tidak mempermasalahkan. Yang penting, Hanura bisa lolos sebagai peserta pemilu 2019.
Namun, DPP Hanura kubu mereka telah melakukan langkah hukum dengan menggugat SK Menkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Tapi, apapun yang terjadi, Hanura harus diam dulu. Nah, setelah lolos baru DPP mengambil langkah-langkah lain.

Bukan menunggu, tapi memang sudah berproses dan sudah terdaftar di PTUN,” jelasnya.
Dia menambahkan, pengurus Hanura yang ke kubu Yasin hanya sekitar 10 persen dari jumlah pengurus. Sedangkan bagi DPC-DCP yang mendukung kubu Yasin, akan dipecat. “Hari ini rapat perdana, setelah SK baru dikeluarkan. Dan di sini hampir semua lama. Cuman ada beberapa yang muka baru. Dari kepengurusan lama, hanya 10 persen yang keluar, lainnya tetap bersama kami,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPD Hanura Maluku kubu Ayu, Faraid Souwakil menambahkan, selain ke PTUN, DPP juga melaporkan OSO ke Bareskrim Polri atas dugaan pungutan mahar Pilkada sebesar Rp 200 miliar. “Jadi, konflik Hanura belum selesai,” ungkapnya.
Ketua DPC Hanura SBB, Ahmda Silehu menambahkan, pemecatan ketua-ketua DPC oleh Yasin Payapo tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebab, tidak melalui mekanisme Muscab Luar Biasa.
“Ada Musdalub yang dihadiri sekitar 8 DPC, maka anda juga harus lakukan Muscalub di tingkat DPC-DPC. Jangan, langsung dikeluarkan SK yang baru dan dikatakan diberhentikan. Kita harus bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujarnya.

Dia menegaskan, Hanura masih dua kubu karena Ayu dipilih dalam Musda Hanura Maluku tahun 2015, dan tetap jadi ketua DPD hasil reposisi oleh DPP versi Munaslub. “Dengan demikian, Hanura di republik ini ada dua kubu, yakni kubu OSO dan kubu Daryatmo. Hanura di Maluku juga da dua kubu, yakni kubu Ayu Hindun Hasanussi dan kubu M Yasin Payapo,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum dan pengawasan KPU Maluku, Almudatsir Sangadji menjelaskan, pihaknya melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama untuk pemilu legislatif 2019. Untuk Hanura Maluku, sesuai dokumen dari KPU RI dan telah dimasukkan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), kepengurusan yang sah dibawah pimpinan Mohamad Yasin Payapo selaku ketua DPD.
“Jadi, KPU melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh partai politik tingkat pusat. Sampai tadi malam yang diveriifikasi itu adalah, dokumen partai (Hanura) atas nama ketua DPD Mohammad Yasin Payapo,” ujar Almudatsir saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Senin (29/1).

Ketua Organisasi DPD Partai Hanura Maluku, Bobby Gunawan Tianotak mengatakan, verifikasi faktual yang dilalukan oleh KPU Maluku secara tidak langsung menegaskan keabsahan kepengurusan Hanura Maluku pimpinan Yasin Payapo. Sebab, rujukan KPU adalah SK Kemenkum dan HAM serta kepengurusan di data Sipol.
“Jadi, tidak ada lagi Hanura lain di Maluku, yang ada hanya Hanura Maluku dibawah kepemimpinan pak Yasin Payapo dan pak Billy Latuheru sebagai sekretaris DPD. Kalau ada yang mengklaim, bilang mereka ke KPU saja cek di Sipol. Tapi, dengan kedatangan KPU hari ini ke kita untuk melakukan verifikasi faktual, itu artinya, sudah jelas siapa sebenarnya pemimpin Hanura di Maluku,” kata Bobby. (TAB)

Most Popular

To Top