Bawaslu Bakal Putuskan Nasib Oknum ASN – Ambon Ekspres
Politik

Bawaslu Bakal Putuskan Nasib Oknum ASN

AMEKS ONLINE, AMBON.—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku akan memutuskan nasib oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk diadukan atau tidak ke Komisi ASN, hari ini.

Oknum ASN ini diduga tidak netral dengan melayani pasangan petahana Said Assagaff-Anderias Rentanubun. Dugaan keterlibatan oknum ASN ini saat pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 di Swissbell Hotel, 13 Februari lalu.

Kala itu, oknum ASN ini melayani pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN) yang memperoleh nomor urut 1. “Jadi, dalam proses pengundian nomor urut itu dia sempat melayani salah satu pasangan calon,” ujar Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (14/3).

Direncanakan hari ini, Bawaslu akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan kasus dugaan ketidaknetralan ini. Bila terbukti melanggar aturan, Bawaslu Maluku akan merekomendasi ke KASN melalui Bawaslu RI.

“Jadi, tinggal pleno saja. Kami akan tetapkan untuk dilanjutkan atau tidak. Rencananya, besok (hari ini) setelah program kegiatan kami di FISIP Unpatti. Kalau dilanjutkan, kami langsung sampaikan pengantar ke Bawaslu RI untuk diteruskan ke KASN,” jelas Abdullah.

Abdullah enggan menyebut nama dan instansi oknum ASN tersebut. Juga kemungkinan keputusan rapat pleno nanti. “Jangan mendahului itu dulu. Saya pikir, kami bertiga bisa saja berubah pikiran dan sebagainya kan. Jadi, harus didiskusikan dan ditetapkan, baru itu resmi dari lembaga,” paparnya.

Ketua Panwaslu Kota Ambon, M Jen Latucosina mengatakan, dugaan pelanggaran ASN itu merupakan temuan lembaganya. Panwaslu juga telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi ke Bawaslu Maluku. “Iya, melayani pasangan SANTUN,” kata Jen.

Sesuai aturan, bila ASN tersebut terbukti bersalah, akan dikenai sanksi oleh KASN. ”Nanti kalau Bawaslu Provinsi Maluku dalam pleno internalnya kemudian merekomendasikan ke instansi asalnya, maka intansi asalnya yang akan memberikan sanksi administrasi,” jelas Jen.

DI MALRA, ASN JADI JURKAM
Selain ASN Pemprov, Bawaslu juga masih memproses dugaan keberpihakan oknum ASN kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara, Esebius Utha Safsafubun dan Abdurrahman Matdoan (UTAMA) yang memiliki nomor urut 1. Namun, lagi-lagi ia enggan menyebut nama dan instansi oknum ASN tersebut.
“Termasuk ASN yang menjadi juru kampanye di Maluku Tenggara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1,” katanya.

Sedang di Kota Tual, pejabat Walikota Abdul Hamid Rahayaan melantik dua kepala dinas beberapa bulan lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
“Ketentuannya, dilarang untuk melakukan penggeseran, penggantian, dan pelantikan. Baik itu petahana maupun pejabat pelaksana,” jelas Abdullah.

KETATKAN PENGAWASAN
Sementara itu, Bawaslu juga telah menginstruksikan kepada jajarannya ditingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yakni SANTUN, Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) yang tengah melaksanakan kampanye.
“Kita sudah memberikan instruksi kepada Panwas kabupaten, kecamatan, hingga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk mengawasi semua tahapan kampanye yang dilakukan ketiga pasangan calon di sebelas kabupaten/kota,” ujar Abdullah.

Dia mengatakan, yang lebih difokuskan lagi kepada ASN. Terutama tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu usaha dari pengawasan preventif terbukti telah dilakukan, dimana sebelumnya Bawaslu telah mencegat pelantikan 47 kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun mendekati masa cutinya.
“Tindakan pencegatan ini sudah kami lakukan saat pelantikan 47 kepala desa oleh Bupati Malra, Pak Anderias ketika mendekati masa cuti. Dan ini bisa terjadi di daerah lain atau pun dalam masa kampanye, ada hal-hal yang disampaikan melebihi batas, juga menjadi perhatian kami,” terangnya.

ATURAN DAN SANKSI
Untuk mencegah keberpihakan ASN/PNS dalam politik praktis Pilkada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnhur mengeluarkan Surat Edaran bernomor B/71/M.SM.00.00/2017. Surat itu telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri kabinet kerja hingga gubernur, bupati dan walikota untuk dilaksanakan.

Surat ini merujuk pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, kepala desa atau perangkat desa lainnya. Sedangkan pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil, dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. “Setelah laporan bisa macam-macam sanksinya, bisa diberhentikan, kemudian bisa diturunkan pangkatnya satu tingkat,” kata MenPAN-RB, Asman Abnhur seperti dikutip Ambon Ekspres dari Republika.co.id, kemarin. (TAB/WHB)

Most Popular

To Top