Esau Minta PTUN Batalkan Gugatan RRI – Ambon Ekspres
Hukum

Esau Minta PTUN Batalkan Gugatan RRI

Foto/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.- Johanes Esau Luhulima, pemilik sebidang tanah dengan sertifikat tanah di kawasan Air Salobar Kota Ambon, meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Maluku menggugurkan gugatan pihak Radio Republik Indonesia (RRI).

“Lahan Johanes Esau Luhulima dikawasan Air Salobar yang digugat RRI melawan BPN Provinsi Maluku itu adalah sah milik klien saya. Sertifikatnya lengkap dengan Nomor 2899. Makanya klien saya meminta PTUN Maluku segera menggugurkan gugatan RRI itu,” kata kuasa hukum Luhulima, Roos Jean Alfaris kepada awak media, Selasa (13/3) di PN Ambon.

Dalam perkara gugatan tersebut, RRI keberatan dengan sikap BPN Provinsi Maluku yang menerbitkan sertifikat kepada orang lain. Sedangkan dari dokumen, tanah dengan sertifikat Nomor 2899 adalah sah milik kliennya. BPN Maluku resmi mengakui dalam persidangan bahwa sertifikat yang diterbitkan adalah sah milik Luhulima.

“Klien saya (Johanes Esau Luhulima) telah menguasai tanah ini sejak tahun 1954. Dan berdasarkan surat pelepasan hak dari pemilik tanah kepada klien saya ini tertanggal 1 Agustus 2005,” beber Alfaris Dengan demikian, tambah dia, jika dilihat dari riwayat status tanah, kliennya terlebih dahulu menguasai. Sedangkan RRI baru masuk dilokasi tersebut pada tahun 1955.”Nah itu berarti klien saya yang lebih awal kan,” pungkasnya.

Disinggung mengenai lanjutan perkara di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Maluku, Alfaris mengatakan, masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara ini. Lantaran adanya kepentingan kliennya pada tanah yang disengketakan. “Saksi yang dihadirkan pihak penggugat adalah hak penggugat. Namun dari keterangan saksi saksi penggugat, semuanya tidak sesuai. Hal ini lantaran apa yang diterangkan saksi penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang menjadi domainnya Pengadilan Negeri Ambon.

Sedangkan PTUN hanya berbicara mengenai dokumen saja” paparnya Mengenai pihak RRI yang katanya telah mengantongi bukti baru atau novum dalam perkara ini, itu adalah hak penggugat (RRI). “Namun perlu diingat, bahwa keterangan saksi dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti baru atau novum dalam suatu perkara, dan itu ada dalam undang-undang,”ungkapnya (M1)

Most Popular

To Top